Seputarpublik.com || JAKARTA, – Peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-5 Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia (RBPI) menjadi momentum memperkuat persatuan sekaligus menegaskan komitmen organisasi dalam memperjuangkan aspirasi para pengemudi di Indonesia.
Kegiatan yang berlangsung di PJTKI Jakarta, Minggu (1/11/2026), tersebut mengusung konsep berbeda melalui doa kebangsaan lintas agama. Selain menjadi ungkapan kepedulian terhadap kondisi bangsa, kegiatan ini juga dimaksudkan sebagai dukungan moral bagi pemerintah dan masyarakat, khususnya kalangan pengemudi transportasi.
Ketua Umum RBPI, Ika Rostianti, mengatakan pemilihan tema doa kebangsaan dilatarbelakangi berbagai tantangan yang tengah dihadapi Indonesia, baik dari dalam maupun luar negeri.
Menurutnya, Harlah ke-5 tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi dan perayaan perjalanan organisasi, tetapi juga kesempatan untuk memperkuat persatuan, kepedulian, serta harapan terhadap masa depan bangsa.
"Kami sengaja membuat tema yang agak berbeda. Melihat kondisi Indonesia hari ini, dengan berbagai tekanan dari dalam maupun luar negeri, kami memilih doa kebangsaan lintas agama. Harapannya, kegiatan ini bisa memberikan kekuatan kepada masyarakat, khususnya para pengemudi, sekaligus menjadi dukungan bagi pemerintah agar Indonesia tetap baik-baik saja," ujar Ika saat diwawancarai awak media.
RBPI Kawal Revisi Undang-Undang LLAJ
Di tengah peringatan Harlah tersebut, Ika turut menyoroti sejumlah persoalan sektor transportasi yang dinilai masih membutuhkan perhatian serius pemerintah.
Beberapa di antaranya meliputi persoalan kelangkaan BBM bersubsidi, sistem barcode yang menurutnya masih perlu dibenahi, serta berbagai persoalan lain yang belum memperoleh penyelesaian secara menyeluruh.
Selain itu, Ika menegaskan RBPI akan terus mengawal proses revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Revisi regulasi tersebut menjadi salah satu aspirasi yang selama ini diperjuangkan organisasi, termasuk melalui rencana aksi pada 8 Oktober 2026.
Ia menyampaikan bahwa aspirasi terkait revisi UU LLAJ telah mendapatkan perhatian dan diterima di Komisi V DPR RI.
Meski demikian, menurut Ika, masih terdapat sejumlah substansi yang perlu dikawal dalam proses pembahasan, terutama mengenai ketentuan sanksi bagi pemilik armada.
"Untuk poin sanksi kepada pengemudi, kami melihat sudah ada perkembangan yang cukup baik. Namun, persoalan sanksi terhadap pemilik armada masih perlu diperjelas. Sebab, sebagian pengemudi juga memiliki armada sendiri. Jadi, jangan sampai regulasi yang dibuat justru menimbulkan persoalan baru bagi mereka," jelasnya.
Ia menambahkan, RBPI akan terus membangun komunikasi dengan para pemangku kepentingan atau stakeholder terkait agar aspirasi pengemudi dapat terakomodasi dalam proses pembahasan revisi undang-undang tersebut.
RBPI berharap pembahasan revisi UU LLAJ terus menunjukkan perkembangan dan memiliki kejelasan hingga akhir 2026.
Ika Minta Pemerintah Transparan soal Kelangkaan BBM
Persoalan lain yang menjadi perhatian RBPI adalah kelangkaan BBM yang dirasakan pengemudi di sejumlah daerah.
Ika menilai pemerintah perlu memberikan penjelasan secara transparan mengenai penyebab persoalan tersebut, apakah berkaitan dengan ketersediaan stok atau terdapat kendala dalam sistem distribusi dan pengawasan.
Ia mengungkapkan, berdasarkan komunikasi yang pernah dilakukan dengan pihak terkait, termasuk sumber daya manusia (SDM) BPH Migas dan Patra, dirinya memperoleh informasi bahwa persediaan BBM, khususnya untuk kebutuhan transportasi, masih mencukupi.
Atas dasar informasi tersebut, ia meminta adanya kejelasan mengenai faktor yang menyebabkan pengemudi masih menghadapi kesulitan memperoleh BBM.
"Yang pertama kami minta adalah transparansi. Sebenarnya kelangkaan ini karena stok BBM memang kurang atau ada masalah dalam pendistribusian? Sebab, beberapa kali kami mendapatkan informasi bahwa kuota BBM untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri masih cukup. Kalau memang cukup, berarti harus jelas persoalannya ada di mana," tegas Ika.
Menurutnya, pengawasan distribusi perlu diperkuat agar BBM bersubsidi benar-benar dapat diakses masyarakat yang berhak, termasuk para pengemudi yang menggantungkan penghasilan dari sektor transportasi.
Ia juga berpandangan, apabila persoalan tersebut memang disebabkan keterbatasan stok, pemerintah perlu menyiapkan alternatif solusi berdasarkan kajian dan uji kelayakan yang matang.
"Kalau memang masalahnya ada pada stok, pemerintah harus mempunyai pilihan dan solusi yang jelas. Apa langkah yang akan dilakukan? Jangan sampai masyarakat, khususnya pengemudi, justru mendapatkan BBM dengan kualitas yang tidak baik. Semua kebijakan harus melalui kajian dan uji kelayakan yang benar," tambahnya.
Harlah ke-5 Dihadiri Sekitar 700 Peserta
Di sisi lain, Ika mengungkapkan antusiasme peserta dalam peringatan Harlah ke-5 RBPI cukup tinggi.
Panitia sebelumnya menargetkan kehadiran sekitar 500 orang. Namun, berdasarkan data absensi yang disampaikan, jumlah peserta yang hadir mencapai kurang lebih 700 orang.
Kehadiran peserta dari berbagai daerah tersebut dinilai menjadi gambaran semangat kebersamaan dan soliditas keluarga besar RBPI dalam memperjuangkan aspirasi serta mendorong peningkatan kesejahteraan pengemudi Indonesia.
Momentum peringatan lima tahun organisasi ini juga dimanfaatkan untuk memperkuat komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan yang berkaitan langsung dengan sektor transportasi. Sejumlah persoalan dan tindak lanjut atas aspirasi yang selama ini diperjuangkan turut menjadi perhatian.
Menutup keterangannya, Ika Rostianti menegaskan RBPI akan tetap konsisten menjadi wadah perjuangan dan pemberdayaan pengemudi Indonesia.
Ia berharap pemerintah semakin terbuka terhadap aspirasi para pengemudi serta menghadirkan kebijakan yang memperhatikan keberlangsungan sektor transportasi nasional.
Melalui doa kebangsaan lintas agama dalam Harlah ke-5, RBPI ingin menyampaikan pesan bahwa persatuan, kepedulian, dan kolaborasi seluruh elemen bangsa merupakan kekuatan penting dalam menghadapi berbagai tantangan.
Lima tahun perjalanan RBPI menjadi momentum untuk terus bergerak, memperkuat solidaritas, mengawal kebijakan, serta memperjuangkan masa depan pengemudi Indonesia yang lebih baik.
*(Penulis; Samaludin)
*Redaksi SeputarPublik.com*