"Kami memang sudah menerima laporan tersebut. Namun, kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini, bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya," kata Puan.

Ia menegaskan bahwa setiap proses yang berkaitan dengan kewenangan DPR harus mengikuti ketentuan konstitusi dan mekanisme yang berlaku.

Wacana Hak Menyatakan Pendapat Masih Dibahas

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Senin (9/11/2026), menjelaskan bahwa pembahasan mengenai kemungkinan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait Gibran masih berlangsung secara informal di antara sejumlah fraksi.

Menurut Dasco, pembahasan secara resmi belum dilakukan karena DPR saat itu masih berada dalam masa reses. Sejumlah fraksi menghendaki agar persoalan tersebut dibicarakan melalui mekanisme kelembagaan setelah masa sidang dimulai.

"Secara informal masih pembahasan lintas fraksi, karena memang masih belum masuk masa sidang dan mereka minta dalam forum yang diatur secara mekanisme, mereka akan minta pembahasan secara resmi," ujar Dasco.

Wacana HMP tersebut berkaitan dengan polemik dokumen pendidikan Gibran yang menjadi perhatian publik menyusul dinamika putusan di MK dan MA.