Menurut Tomsi, tingginya biaya logistik akibat kondisi geografis wilayah kepulauan kerap menjadi salah satu faktor yang memicu harga kebutuhan pokok melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).

Oleh sebab itu, forum pengendalian inflasi dinilai perlu lebih fokus membahas daerah-daerah yang mengalami lonjakan harga signifikan agar solusi yang diterapkan lebih tepat sasaran.

“Oleh sebab itu, seluruh paparan narasumber kami minta bisa lebih fokus dan dipercepat, sehingga tersedia waktu untuk membahas daerah-daerah yang mengalami kenaikan harga cukup ekstrem,” tegasnya.

Lebih lanjut, Tomsi berharap forum evaluasi mingguan pengendalian inflasi yang rutin dilaksanakan dapat terus dioptimalkan sebagai ruang koordinasi yang efektif untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan akar persoalan inflasi secara spesifik.

“Hal-hal yang pokok, penting, atau yang berpotensi menyebabkan kenaikan harga di masa mendatang, itulah yang harus menjadi fokus utama pembahasan,” pungkasnya.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh Pelaksana Harian Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini, Pelaksana Tugas Deputi II Kantor Staf Presiden Popy Rufaidah, serta Kepala Pusat Data dan Informasi Pangan Badan Pangan Nasional Kelik Budiana.

Selain itu, hadir secara virtual sejumlah pejabat terkait, di antaranya Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian Muhammad Agung Sunusi, Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Nawandaru Dwi Putra, serta Kepala Divisi Perencanaan Operasi dan Analisa Harga Pasar Perum Bulog Muhammad Wawan Hidayanto beserta unsur terkait lainnya.

Langkah percepatan distribusi minyak goreng ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam mengendalikan inflasi, terutama di wilayah Indonesia Timur yang menghadapi tantangan logistik lebih besar.(Red)*