Seputarpublik.com || JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), mengapresiasi dukungan Komisi II DPR RI dalam upaya memperkuat pengelolaan wilayah perbatasan Indonesia. Dukungan tersebut dinilai penting mengingat kompleksitas tantangan yang dihadapi di kawasan perbatasan, baik di darat maupun di laut.
Pernyataan tersebut disampaikan Mendagri usai menghadiri Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI dengan agenda pembahasan hasil kunjungan Panitia Kerja (Panja) Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2026).
> "Saya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Komisi II DPR RI karena telah membentuk Panitia Kerja (Panja) khusus untuk pengelolaan wilayah perbatasan," ujar Mendagri.
Menurut Tito Karnavian, Tim Panja Komisi II DPR RI telah melakukan peninjauan langsung ke sejumlah wilayah perbatasan Indonesia. Dari hasil kunjungan tersebut, ditemukan berbagai persoalan strategis yang membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan agar dapat diselesaikan secara optimal.
BNPP Dinilai Berperan Strategis
Mendagri menegaskan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) memiliki peran penting sebagai koordinator dalam penyelesaian berbagai persoalan kawasan perbatasan, mulai dari penanganan sengketa batas wilayah hingga percepatan pembangunan kawasan perbatasan.
Ia menilai pembangunan yang merata di wilayah perbatasan akan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat rasa nasionalisme.
> "Kalau masyarakat di wilayah perbatasan makmur dan sejahtera, nasionalismenya akan semakin kuat sehingga tidak mudah terpengaruh oleh pihak lain," kata Tito.
Koordinasi Antar Lembaga Perlu Diperkuat
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki tantangan besar dalam pengelolaan wilayah perbatasan.
Di darat, Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini, sementara di laut berbatasan dengan 10 negara.
Karena itu, Komisi II DPR RI mengusulkan agar BNPP memiliki kewenangan yang lebih kuat dalam mengoordinasikan kebijakan lintas kementerian dan lembaga.
Menurut Mendagri, fungsi koordinasi bukanlah tugas yang mudah karena melibatkan banyak instansi yang memiliki kewenangan masing-masing.
> "Lembaga koordinatif memiliki tantangan tersendiri karena harus menyinergikan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan berbeda," jelasnya.
Kolaborasi Jadi Kunci Percepatan Pembangunan
Mendagri juga menegaskan bahwa sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto, pembangunan wilayah perbatasan harus dilakukan melalui kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Ia menyambut baik rencana Komisi II DPR RI membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang melibatkan berbagai komisi di DPR RI untuk memperkuat koordinasi dalam pembangunan kawasan perbatasan.
Menurutnya, melalui mekanisme tersebut berbagai persoalan seperti pembangunan jalan, logistik, pasar, pendidikan, sengketa wilayah, hingga infrastruktur dasar dapat ditangani secara terpadu oleh seluruh kementerian dan lembaga terkait.
> "Dengan adanya Pansus, berbagai persoalan di wilayah perbatasan dapat ditangani secara bersama-sama oleh seluruh kementerian dan lembaga sesuai kewenangannya," tandas Mendagri.
Turut hadir dalam rapat tersebut Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda, Sekretaris BNPP Makhruzi Rahman, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal ZA, beserta jajaran dan sejumlah pihak terkait lainnya.
Melalui penguatan koordinasi serta sinergi lintas sektor, pemerintah berharap pembangunan kawasan perbatasan dapat berjalan lebih efektif sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ketahanan wilayah, serta menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).(Red)*
Sumber: Pusat Penerangan (Puspen) Kementerian Dalam Negeri.