Seputarpublik.com || JAKARTA, – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia memunculkan perhatian publik terhadap hak keuangan yang melekat pada mantan orang nomor dua di Indonesia tersebut.

Salah satu yang menjadi perbincangan adalah hak pensiun, terutama terkait ketentuan pemberian pensiun bagi pejabat negara yang tidak menyelesaikan masa jabatan selama satu periode penuh.

Gibran diketahui mengundurkan diri pada 12 November 2026, setelah menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden sejak Oktober 2024. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai apakah masa pengabdian yang relatif singkat memengaruhi besaran hak pensiun yang diterimanya.

Secara regulasi, hak pensiun Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Dalam Pasal 6 ayat (1), disebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh uang pensiun.

Sementara Pasal 6 ayat (2) mengatur bahwa besaran pensiun pokok adalah 100 persen dari gaji pokok terakhir.

Dalam keterangannya, Tatan Hidayat selaku Service and Membership Division Head PT TASPEN (Persero) menjelaskan bahwa besaran pensiun pokok tersebut tidak dipengaruhi oleh lamanya masa jabatan, sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan perhitungan yang disampaikan TASPEN, pensiun pokok Wakil Presiden mencapai Rp20,16 juta per bulan. Dengan tambahan tunjangan tertentu, estimasi penerimaan dapat berada di kisaran Rp22 juta per bulan.

Pembayaran hak pensiun selanjutnya mengikuti ketentuan administrasi dan penetapan pemberhentian yang berlaku.

Hak Keuangan dan Fasilitas Mantan Wakil Presiden

Selain pensiun pokok, UU Nomor 7 Tahun 1978 juga mengatur sejumlah hak administratif bagi mantan Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat.

Ketentuan tersebut mencakup tunjangan sesuai peraturan yang berlaku, biaya keperluan rumah tangga, fasilitas kesehatan, rumah kediaman yang layak, serta kendaraan milik negara berikut pengemudinya.

Ketentuan mengenai hak-hak tersebut menjadi bagian dari kebijakan negara dalam memberikan penghargaan atas pengabdian pejabat tertinggi negara selama menjalankan tugas pemerintahan.

Publik Pertanyakan Aspek Keadilan

Di luar aspek legalitas, pemberian hak pensiun kepada pejabat negara yang tidak menyelesaikan masa jabatan penuh juga memunculkan ruang diskusi mengenai prinsip keadilan dan proporsionalitas.

Perdebatan tersebut menyentuh pertanyaan yang lebih luas: apakah pemberian hak pensiun pejabat negara seharusnya sepenuhnya mengikuti ketentuan masa jabatan dan status pemberhentian, atau perlu mempertimbangkan lamanya pengabdian?

Di satu sisi, pemerintah wajib menjalankan regulasi yang berlaku. Namun, di sisi lain, transparansi mengenai penggunaan anggaran negara dan kebijakan fasilitas bagi pejabat publik tetap menjadi kepentingan masyarakat.

Karena itu, pembahasan mengenai hak pensiun mantan Wakil Presiden tidak semestinya berhenti pada persoalan siapa yang berhak menerima dan berapa besarannya. Aspek kepatutan, akuntabilitas, serta rasa keadilan masyarakat juga layak menjadi bagian dari evaluasi kebijakan.

Pada akhirnya, regulasi harus memberikan kepastian hukum, sementara kebijakan keuangan negara tetap perlu menjunjung prinsip transparansi dan keadilan bagi seluruh masyarakat.(Red.)*