Seputarpublik.com || PANDEGLANG, BANTEN – Wacana relokasi Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, menuai sorotan aktivis peduli Ujung Kulon.

Boyaudin, aktivis peduli Ujung Kulon, menduga gagasan yang disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam forum COP31 di Antalya, Turki, Kamis (12/11/2026), bukan merupakan gagasan baru.

Menurutnya, konsep pemindahan Badak Jawa untuk membentuk habitat kedua telah lama diperjuangkan oleh Yayasan Badak Indonesia (YABI). Karena itu, ia meminta pemerintah dan YABI menjelaskan secara terbuka asal-usul gagasan serta pihak yang menyusun proposal relokasi ke Alas Purwo.

"Kami tidak asal menuduh. Sedari dulu YABI yang paling keras mengajukan pemindahan Badak Jawa keluar dari Taman Nasional Ujung Kulon dan harus ada tempat kedua. Tiba-tiba gagasan yang sama persis, dengan alasan yang sama persis soal tsunami Anak Krakatau, muncul dari mulut Hashim di COP31 lengkap dengan tawaran ke investor. Wajar kalau kami menduga, ini gagasan YABI yang dibawa Hashim ke COP31," tegas Boyaudin. Saat menyampaikan keterangan Persnya pada Minggu, (15/11/2026).

Menelusuri Gagasan Habitat Kedua Badak Jawa

Boyaudin mengungkapkan, dugaan tersebut didasarkan pada sejumlah catatan historis mengenai keterlibatan YABI dalam wacana pembentukan habitat kedua Badak Jawa.

Ia memaparkan beberapa perkembangan yang menurutnya relevan:

• 2009: YABI menyusun proposal pembangunan Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA). Dalam pertemuan Asian Rhino Specialist Group, JRSCA disebut sebagai langkah awal menuju pembentukan habitat kedua Badak Jawa.

• 2010: Laporan YABI mencatat adanya agenda resmi di Kementerian Kehutanan mengenai penentuan habitat kedua atau Determination of Second Habitat bagi Badak Jawa.

 • 2018: Ketua YABI saat itu, Widodo Ramono, menyampaikan kepada BBC bahwa seluruh populasi Badak Jawa tidak dapat hanya ditempatkan di Ujung Kulon. YABI juga disebut sebagai mitra pemerintah dalam upaya mencari habitat kedua.

• 2025: YABI terlibat dalam kegiatan Kick Off Operasi Merah Putih – Translokasi Badak Jawa. Pemerintah menargetkan terbentuknya populasi kedua pada 2029.

• 12 November 2026: Hashim Djojohadikusumo menyampaikan gagasan pemindahan sejumlah Badak Jawa ke Alas Purwo dengan pertimbangan ancaman tsunami akibat aktivitas Anak Krakatau. Dalam kesempatan tersebut, proyek konservasi itu juga dikaitkan dengan peluang dukungan investor atau donor melalui skema Tropical Forest Forever Facility (TFFF).

Boyaudin menilai terdapat kemiripan antara gagasan habitat kedua yang sebelumnya diperjuangkan YABI dengan wacana relokasi ke Alas Purwo yang disampaikan dalam COP31.

"Bahasa dan alasannya sama. Bedanya cuma lokasinya. Dulu YABI ngomong Cikepuh, Halimun Salak, Gunung Honje, Sumatera. Sekarang Hashim ngomong Alas Purwo. Kok bisa sama? Siapa yang nyusun proposal Alas Purwo itu? Sampai sekarang tidak ada yang berani buka," lanjutnya.

Ia pun mendesak pemerintah dan YABI memberikan penjelasan mengenai keterkaitan gagasan tersebut, termasuk membuka dokumen yang menjadi dasar perencanaan relokasi.

Aktivis Soroti Persetujuan dan Pelibatan Masyarakat Lokal

Selain mempertanyakan asal-usul gagasan, Boyaudin menegaskan bahwa hingga saat ini, menurut pihaknya, belum terdapat persetujuan masyarakat lokal terhadap rencana pemindahan Badak Jawa ke Alas Purwo.

Ia menyebut Badak Jawa bukan sekadar satwa langka, melainkan juga simbol dan bagian penting dari identitas Banten serta ekosistem Taman Nasional Ujung Kulon.

Menurutnya, kebijakan konservasi berskala besar tidak boleh diputuskan tanpa kajian ilmiah yang terbuka dan pelibatan masyarakat yang selama ini hidup berdampingan dengan kawasan konservasi tersebut.

Boyaudin menyampaikan empat tuntutan kepada pemerintah dan pihak terkait:

1. Membatalkan rencana pemindahan Badak Jawa ke Alas Purwo, sebagaimana sikap penolakan yang disampaikan aktivis peduli Ujung Kulon.

2. Membuka dokumen kajian ilmiah dan AMDAL secara transparan, termasuk menjelaskan pihak penyusun proposal relokasi ke Alas Purwo.

3. Mengutamakan penguatan perlindungan Badak Jawa di Ujung Kulon, termasuk optimalisasi Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA).

4. Melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari aktivis, akademisi, masyarakat adat, hingga masyarakat lokal Ujung Kulon dalam setiap proses pengambilan keputusan.

Boyaudin kembali menegaskan bahwa keterbukaan dokumen menjadi hal mendasar untuk menjawab berbagai pertanyaan publik mengenai rencana relokasi tersebut.

"Kalau memang ini bukan gagasan YABI, buktikan. Buka proposalnya. Buka MoU YABI-Kemenhut. Buka kajian Alas Purwo. Jangan lawan masyarakat Ujung Kulon serta aktivis dengan wacana gelap yang ditawarkan ke investor di luar negeri, sementara masyarakat lokal yang mengawal badak selama puluhan tahun tidak pernah diajak bicara," tutup Boyaudin.

Bagi aktivis peduli Ujung Kulon, masa depan konservasi Badak Jawa harus mengutamakan perlindungan satwa, kekuatan kajian ilmiah, transparansi kebijakan, serta keterlibatan masyarakat. Mereka berharap setiap keputusan terkait habitat Badak Jawa dilakukan secara terbuka dan mengedepankan kepentingan konservasi jangka panjang.

*(Redaksi).