Seputarpublik, Mataram – Menyikapi ditahannya aktivis M Fihiruddin di MA Polda NTB atas dugaan kasus ITE yang menjeratnya, organisasi masyarakat dan aktivis beserta Pemuda Pancasila melakukan pembelaan dengan menyatakan sikap bersama.
Gerakan ini merupakan pernyataan sikap sebagai bentuk dukungan kepada M Fihiruddin.
Aktivis sekaligus Ketua Partai PSI NTB Dian Sandi Utama menjelaskan, bahwa gerakan ini adalah pernyataan sikap dari organisasi masyarakat, aktivis dan Pemuda Pancasila. Kami anak muda masyarakat sipil yang bertekad mengawal demokrasi agar kehidupan yang berlandaskan pada nilai-nilai kemerdekaan tetap terjaga dengan baik. Kami harus memastikan kebebasan berpendapat, mengkritik pejabat publik dan free of speech masih hidup di Nusa Tenggara Barat karena hal tersebut adalah prinsip dasar demokrasi.
Apa yang telah dilakukan oleh DPRD NTB secara kelembagaan dengan melaporkan aktivis atas kritik yang disampaikannya adalah sikap yang mengancam kehidupan berdemokrasi di Nusa Tenggara barat dan tentu hal ini menjadi momok yang sangat menakutkan dan bisa menimpa siapa saja teman-teman aktivis di masa yang akan datang. Dan pada akhirnya ini bukan soal Fihir semata, melainkan tentang masa depan kita bersama, jelasnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, langkah-langkah hukum berada di Tim hukum yang membela saudara M Fihiruddin, sedangkan kami konsen terhadap perlawanan kepada 65 Anggota Dewan yang menurut kami telah secara bersama-sama berupaya merusak kehidupan berdemokrasi di Nusa Tenggara Barat, jelas Sandi.
Sementara Ketua MPW PP NTB Eddy Sophian mengungkapkan, bahwa dirinya sudah berkomunikasi dengan Ketua Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (BPPH) MPW Pemuda Pancasila NTB dan Kuasa Hukum Fihir, selain itu, juga telah bersurat ke Majelis Pimpinan Pusat Pemuda Pancasila terkait penahanan Fihir.
“Langkah-langkah organisasi ini sudah siap untuk bagaimana caranya saudara Fihir akan bisa juga 1 penangguhan,” ungkapnya.
Ke depan Pemuda Pancasila bersama aktivis dan sahabat-sahabat M Fihiruddin segera akan membentuk sebuah gerakan untuk melakukan aspirasi kepada Dewan sesuai dengan pernyataan sikap yang ada.
“Jadi pada saat ini kekuatan harus kita siapkan dalam arti kita melakukan apapun harus tidak sembrono karena ranah hukum sudah berjalan dengan baik, tinggal kita akan melakukan aspirasi itu bagaimana sikap Dewan kepada rakyatnya,” tutup Eddy.
(D007)