Seputarpublik.com || BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali menorehkan prestasi dalam tata kelola keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025.

Capaian tersebut menjadi istimewa karena merupakan opini WTP ke-15 kali secara berturut-turut yang berhasil diraih Pemerintah Provinsi Jawa Barat, mencerminkan konsistensi dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Meski demikian, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa penghargaan tersebut bukanlah tujuan akhir dari penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Menurutnya, keberhasilan administrasi dan pengelolaan keuangan harus berjalan beriringan dengan kualitas pembangunan yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

“Jangan hanya puas dengan WTP, tetapi juga harus memastikan masyarakat merasakan manfaat pembangunan,” tegas Dedi Mulyadi.

Ia menilai keberhasilan tata kelola keuangan perlu diterjemahkan menjadi peningkatan pelayanan publik, pembangunan yang merata, serta kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah di Jawa Barat.

Dalam kesempatan tersebut, Dedi Mulyadi juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD Provinsi Jawa Barat, BPK RI, serta seluruh aparatur sipil negara (ASN) yang telah berkontribusi dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, lembaga legislatif, dan lembaga pengawas menjadi faktor penting dalam menjaga akuntabilitas pemerintahan sekaligus mendorong pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Raihan WTP ke-15 berturut-turut ini menjadi salah satu indikator keberhasilan tata kelola keuangan Pemprov Jawa Barat. Namun, pemerintah daerah menegaskan bahwa fokus utama tetap pada peningkatan kualitas pelayanan dan pembangunan yang memberikan dampak nyata bagi warga Jawa Barat.(Red)*

*(Sumber: FB Subang_info)*