Seputar Publik / Berita

PTPN IV PalmCo Perkuat Sinergi dengan Gubernur Sumbar, Dorong Investasi, Stabilitas Operasional dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Audiensi bersama Gubernur Mahyeldi Ansharullah menjadi langkah strategis PTPN IV PalmCo dalam memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat guna mendukung iklim usaha yang kondusif, tata kelola perusahaan yang baik, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Direktur Hubungan Kelembagaan PTPN IV PalmCo, Arya Sandhiyudha, bersama Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah saat audiensi di Padang untuk memperkuat sinergi kelembagaan, mendukung operasional perkebunan yang berkelanjutan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Direktur Hubungan Kelembagaan PTPN IV PalmCo, Arya Sandhiyudha, bersama Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah saat audiensi di Padang untuk memperkuat sinergi kelembagaan, mendukung operasional perkebunan yang berkelanjutan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Seputarpublik.com || PADANG -- Holding Perkebunan PTPN III (Persero) melalui Sub Holding PTPN IV PalmCo terus memperkuat sinergi dan koordinasi kelembagaan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Upaya tersebut diwujudkan melalui audiensi bersama Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, di Padang, Rabu (29/7/2026), sebagai langkah menyelaraskan operasional perusahaan dengan program pembangunan daerah.

Pertemuan yang berlangsung dalam suasana silaturahmi tersebut menjadi momentum bagi manajemen PTPN IV PalmCo untuk menyampaikan perkembangan perusahaan sekaligus memperkuat komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Sebagai entitas BUMN yang memiliki wilayah operasional perkebunan di sejumlah kabupaten di Sumatera Barat, PTPN IV PalmCo memandang pemerintah daerah sebagai mitra strategis dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berkelanjutan.

Direktur Hubungan Kelembagaan PTPN IV PalmCo, Arya Sandhiyudha, menegaskan bahwa keberhasilan operasional perusahaan sangat dipengaruhi oleh komunikasi dan kolaborasi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan, khususnya pemerintah daerah.

Tulis Komentar

Komentar