Selain pengurus organisasi, Rakorwil juga diikuti sekitar 150 peserta yang berasal dari berbagai unsur pemerintah, lembaga keuangan, serta mitra strategis.

Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain perwakilan Pemerintah Kota Bandar Lampung, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, Pemerintah Kota Metro, BP Tapera, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta sejumlah perbankan nasional dan syariah seperti BRI, BNI, Bank Mandiri, BSI, BTN Syariah, Bank Mega Syariah, Bank BJB, Bank CTBC Indonesia, CIMB Niaga Syariah, Bank DKI, Bank Bukopin, dan lembaga keuangan lainnya.

Kegiatan ini juga melibatkan notaris dari Bandar Lampung, Lampung Selatan, Metro, dan Pesawaran, bersama anggota Pengembang Indonesia di Provinsi Lampung.

Menurut Iswanto, Rakorwil menjadi forum strategis untuk menghimpun berbagai persoalan yang dihadapi pengembang di daerah sekaligus merumuskan solusi bersama.

> "Harapannya, berbagai persoalan yang dihadapi pengembang di daerah dapat memperoleh solusi dari DPP. Bahkan, rekomendasi yang dihasilkan dalam Rakorwil ini berpotensi menjadi program utama Pengembang Indonesia di tingkat nasional," ujar Iswanto.

Seluruh hasil pembahasan akan dituangkan dalam bentuk notulen sebagai rekomendasi kepada DPP Pengembang Indonesia untuk menjadi bahan penyusunan kebijakan dan program kerja organisasi di tingkat nasional.