Bimwin – Administrasi Publik – Sosiologi

Sosiologi menekankan bahwa perilaku kesehatan calon pengantin dan keluarga dipengaruhi oleh struktur sosial, norma, status ekonomi, serta jaringan sosial di lingkungannya. Misalnya, masih banyak masyarakat yang menikah di usia sangat muda karena tekanan sosial, padahal perkawinan usia anak meningkatkan risiko melahirkan bayi stunting.

Bimwin – Administrasi Publik – Antropologi

Antropologi membantu memahami kearifan lokal dan praktik budaya yang bisa berdampak pada kesehatan. Misalnya, ada budaya pantang makan telur atau ikan bagi ibu hamil dibeberapa daerah karena dianggap tabu, padahal itu merupakan sumber protein penting. Dengan pendekatan antropologi, penyuluh bisa melakukan negosiasi budaya agar edukasi gizi diterima masyarakat tanpa menyinggung budaya. Tata kelola fiskal juga perlu menjadi perhatian untuk menjamin distribusi sumber daya yang efektif dan merata.

Bimwin – Administrasi Publik – Ilmu Agama

Bimwin memang menitikberatkan pada pembekalan agama dan keluarga sakinah, tetapi saat ini modulnya juga disinergikan dengan edukasi kesehatan reproduksi, gizi, dan pencegahan stunting. Administrasi publik berperan mengintegrasikan ajaran agama ke dalam kebijakan publik melalui kolaborasi dengan Kementerian Agama, Kemendukbangga, dan Kementerian Kesehatan. Jadi, agama bukan hanya sekedar pelatihan spiritual, tetapi juga instrumen kebijakan. Negara menggunakan legitimasi agama untuk memperkuat kepatuhan masyarakat terhadap program kesehatan (misalnya, pemeriksaan kesehatan pra-nikah dianggap sebagai bagian dari ikhtiar menjaga amanah Tuhan).

Administrasi publik berfungsi sebagai simpul penghubung antar disiplin, memastikan bahwa berbagai ilmu yang relevan bekerja bersama dalam kerangka kebijakan publik. Artinya, tanpa administrasi publik, ilmu-ilmu lain akan berjalan sendiri-sendiri dan tidak tenggelam. Sebaliknya, tanpa kontribusi ilmu pengetahuan lain, administrasi publik hanya akan menghasilkan kebijakan normatif tanpa substansi kesehatan dan sosial yang memadai. Kolaborasi interdisipliner inilah yang menjadikan Bimwin sebagai instrumen preventif holistik dalam mencegah stunting dari hulu sekaligus wujud nyata praktik Collaborative Governance. Dengan tata kelola yang baik, Bimwin tidak hanya menjadi formalitas administratif, melainkan benar-benar menjadi instrumen holistik integratif dalam mencegah stunting dari hulu, yang pada akhirnya memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Oleh: Ade Yusmuliani Lubis, Mahasiswi Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa