Ia menjelaskan, proses pembersihan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama difokuskan pada pembukaan akses jalan nasional yang telah rampung 100 persen dan dapat difungsikan sejak 25 Januari 2026.

Sementara itu, tahap kedua difokuskan pada pembersihan lumpur di berbagai fasilitas penting, seperti sekolah, kawasan perkantoran, serta fasilitas umum lainnya, termasuk puskesmas dan tempat ibadah.

Menurut Tito, pembersihan lumpur merupakan langkah krusial untuk memulihkan aktivitas masyarakat dan mengembalikan fungsi layanan publik di wilayah terdampak.

Ia juga menyoroti kondisi berat yang sempat terjadi di wilayah Aceh Tamiang, di mana sejumlah fasilitas publik terdampak parah akibat bencana.

“Persoalan di Aceh Tamiang cukup berat, mulai dari sekolah yang masih menggunakan tenda hingga puluhan kantor desa yang terdampak. Namun, secara bertahap fasilitas tersebut telah berhasil dibersihkan melalui kolaborasi berbagai pihak,” ujarnya.

Upaya percepatan ini juga didukung oleh pengerahan personel secara bertahap serta penggunaan alat berat yang disiapkan guna mempercepat proses pembersihan di lapangan.

Satgas PRR memastikan, proses rehabilitasi dan rekonstruksi akan terus dilakukan secara berkelanjutan hingga seluruh wilayah terdampak dapat pulih dan kembali berfungsi secara normal.(Red)*