“Selain itu, kegiatan ini juga diarahkan untuk mendorong terjadinya transparansi, akuntabilitas, good governance, serta membuka peluang bagi desa-desa lain untuk mengikuti jejak Desa Kawo dalam mengembangkan tingkat keterbukaan informasi publiknya,” ungkap Samrotunnajah Ismail.

Dalam proses penilaian, pihak Desa Kawo, yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, pendamping desa dan PPID desa memberikan paparan terhadap kebijakan desa dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

Di antaranya pemerintah desa berkomitmen dengan membentuk regulasi dan memberikan anggaran untuk pelaksanaan keterbukaan informasi publik melalui pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) desa Kawo.

“Pemerintah desa sangat transparan, dan semua bentuk informasi keuangan dan pembangunan desa bisa diakses langsung melalui website desa Kawo” kata Sekretaris Desa, Mariono.

Turut hadir Komisioner KI Provinsi NTB, Suaeb, S.HI korbid ASE selaku Advokasi Sosialisasi dan Edukasi, Asrarudin, S.AP korbid Kelembagaan dan Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik (IKP) Diskominfotik NTB, Drs. Harun Alrasyid.
(Team SP)