Seputarpublik.com, MEDAN — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan hanya inisiatif di sektor kesehatan, tetapi merupakan strategi besar untuk membangun sistem ekonomi lokal yang kuat dan berkelanjutan di seluruh daerah Indonesia.
Menurut Bima, MBG dirancang dengan integrasi rantai pasok dari petani, peternak, hingga pelaku usaha pangan setempat. Skema ini diproyeksikan mampu menyerap jutaan tenaga kerja seiring peningkatan jumlah penerima manfaat.
Saat ini, penerima manfaat MBG telah mencapai 60 juta jiwa, dengan target 80 juta jiwa hingga akhir tahun. Jika seluruh ekosistem dapur telah siap melayani sekitar 82 juta penerima, potensi penyerapan tenaga kerja formal diperkirakan mencapai 5 juta orang.
> “Ini perputaran uang yang tadinya tersentralisasi di pusat, sekarang diturunkan ke daerah. Ini menghidupkan pengusaha telur, sayur-sayuran, ikan. Jadi sekali lagi, bukan hanya kesehatan,” ujar Bima saat meresmikan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis (5/2/2026).
Ia menjelaskan, dana dari anggaran pusat kini langsung mengalir ke daerah melalui pembangunan dapur produksi MBG. Hal tersebut sekaligus menjawab kritik terkait besarnya anggaran MBG, karena program ini berfungsi sebagai stimulus ekonomi yang menggerakkan sektor UMKM pangan.
Bima Arya menyoroti pentingnya kesiapan suplai bahan baku lokal di sekitar dapur MBG agar dampak ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat setempat.
> “Banyak dapur sudah ada, penerima manfaat naik, tapi suplainya belum siap. Telur, ayam masih ambil dari luar daerah. Karena itu kita pastikan bersama BGN, data supplier terus disinkronkan,” tegasnya.
Ia menginstruksikan pemerintah daerah agar tidak hanya menjadi konsumen program, tetapi juga menjadi penyedia bahan baku utama. Dengan rantai distribusi yang lebih pendek, MBG juga diharapkan membantu menekan inflasi daerah.
Selain aspek ekonomi, Bima menekankan pentingnya pengawasan standar higienitas. Ia meminta Dinas Kesehatan di setiap daerah memastikan pengelolaan dapur berjalan sesuai standar, termasuk pengelolaan limbah, demi mencapai target zero accident dalam pelaksanaan program.
Peresmian dapur SPPG tersebut turut dihadiri Ketua Satgas MBG Gotong Royong Kadin Indonesia Chandra Tirta Wijaya, Ketua Umum Kadin Sumut Firsal Dida Mutyara, Kepala KPPG Medan Donald Simanjuntak, serta sejumlah pihak terkait lainnya.
Program MBG kini diposisikan sebagai kebijakan strategis pemerintah yang tidak hanya meningkatkan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan ekonomi kerakyatan dari tingkat lokal. [red]*