Seputarpublik.com, JAKARTA — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan bahwa keselarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam mendukung keberhasilan Program Strategis Nasional (PSN), khususnya pembangunan dan pengelolaan pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa.

Hal tersebut disampaikan dalam Kick Off Meeting Infrastruktur Perlindungan, Pembangunan, dan Pengelolaan Pesisir Pantura Jawa Terpadu di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin (4/5/2026).

Dalam forum tersebut, Ribka menekankan bahwa sinkronisasi regulasi dan perencanaan menjadi faktor penting untuk memperkuat efektivitas implementasi program strategis nasional di daerah.

“Peran strategis Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini adalah mengawal dan memfasilitasi seluruh pemerintah daerah, khususnya yang dilintasi oleh program strategis nasional ini,” ujarnya.

Ia menjelaskan, keterlibatan aktif pemerintah daerah mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga desa menjadi faktor penentu keberhasilan program, sebagaimana juga ditekankan oleh kementerian dan lembaga terkait.

Lebih lanjut, Ribka menegaskan pentingnya kesesuaian dokumen perencanaan daerah dengan arah kebijakan nasional. Hal ini mencakup sinkronisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Bapak Mendagri sangat mengharapkan adanya sinkronisasi, khususnya dalam penyusunan RTRW daerah dan juga terkait RPJMD,” tambahnya.

Sebagai tindak lanjut, Kementerian Dalam Negeri akan terus mendorong pemerintah daerah untuk memastikan pembangunan pesisir Pantura Jawa berjalan secara strategis, terarah, dan sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah pusat.(Red)*