Dalam proses pembenahan tersebut, BGN melakukan sejumlah langkah strategis, mulai dari refocusing penerima manfaat agar bantuan gizi lebih terarah kepada kelompok prioritas, moratorium sementara pembangunan dapur baru, hingga optimalisasi dapur yang telah beroperasi.

Menurut Nanik, langkah tersebut diperlukan agar penggunaan anggaran dan sumber daya dapat berjalan lebih efisien tanpa mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat.

Selain itu, BGN juga memperkuat pembinaan dan standardisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memastikan seluruh dapur memenuhi standar keamanan pangan, mutu layanan, serta kualitas sumber daya manusia yang telah ditetapkan.

“Kami ingin memastikan setiap dapur menghasilkan makanan yang aman, sehat, dan bergizi. Karena itu, pembenahan standar operasional, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan pengawasan menjadi agenda utama kami,” katanya.

BGN juga menyoroti masih tingginya konsentrasi dapur MBG di wilayah aglomerasi, sementara sejumlah daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih membutuhkan penguatan layanan.

Karena itu, pemerintah mulai melakukan penataan distribusi layanan agar manfaat program dapat dirasakan lebih merata oleh anak-anak Indonesia di berbagai daerah.