Seputarpublik.com || JAKARTA — Metafora catur kerap digunakan untuk membaca manuver elite politik Indonesia: siapa menyingkirkan siapa, bidak mana yang dikorbankan, dan bagaimana sebuah kemenangan politik diraih.
Namun, menurut Teguh Santosa, membaca kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan strategi konsolidasinya semata-mata melalui perspektif catur dapat membawa pada kesimpulan yang kurang tepat.
Ia menawarkan metafora lain, yakni permainan Othello, untuk melihat bagaimana Prabowo membangun konsolidasi politik setelah Pemilihan Presiden 2024.
Dalam permainan Othello, kekuatan tidak semata ditentukan dengan mengeliminasi lawan. Bidak lawan yang berhasil diapit justru dapat dibalik menjadi warna sendiri.
Dinamika tersebut, menurut Teguh, memiliki kemiripan dengan pendekatan politik big tent atau tenda besar yang diterapkan Prabowo dengan merangkul sejumlah kekuatan yang sebelumnya berada di luar pemerintahan.
Dari Rival Politik Menjadi Bagian dari Koalisi
Othello merupakan permainan papan yang dikembangkan Goro Hasegawa dari Jepang pada era 1940-an. Nama permainan tersebut merujuk pada drama karya William Shakespeare berjudul Othello yang ditulis pada 1603.
Perbedaan mendasar antara catur dan Othello terletak pada cara kedua permainan tersebut memperlakukan lawan.
Dalam catur, bidak lawan dapat dieliminasi. Sementara dalam Othello, bidak lawan yang berhasil diapit dapat dibalik warnanya dan menjadi bagian dari kekuatan pemain.
Metafora inilah yang digunakan Teguh untuk menggambarkan arsitektur politik Prabowo.
Menurutnya, strategi tersebut terlihat dalam upaya membangun koalisi pemerintahan yang besar dan inklusif dengan merangkul berbagai kekuatan politik.
Lanskap politik pasca-Pilpres 2024, tulis Teguh, menjadi ilustrasi dari taktik sandwich and flip atau mengapit dan membalik.
Ia menilai Partai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang sebelumnya berada di luar pemerintahan Prabowo, kemudian masuk ke dalam koalisi pemerintahan.
Teguh juga menyoroti langkah merangkul Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang menurutnya dapat dipandang sebagai bagian dari upaya mencegah terbentuknya oposisi ideologis yang solid di parlemen.
Sementara terhadap PDI Perjuangan (PDI-P), Prabowo dinilai tidak mengambil pendekatan isolasi sebagai terhadap rival politik. Saluran komunikasi tingkat tinggi tetap dijaga.
Teguh mengaitkan hal tersebut dengan pernyataan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang menolak penggunaan label “oposisi” dan memilih istilah “penyeimbang” dalam menggambarkan posisi politik partainya.
Mengamankan “Petak Sudut” Politik
Dalam permainan Othello, pemain tidak hanya mengejar penguasaan wilayah di tengah papan, tetapi juga berusaha mengamankan empat petak sudut. Begitu sebuah sudut dikuasai, posisinya bersifat permanen dan tidak dapat dibalikkan.
Menurut Teguh, pendekatan tersebut dapat dianalogikan dengan fokus Prabowo dalam mengamankan sejumlah pilar strategis pemerintahan.
Pilar tersebut antara lain konsolidasi dukungan legislatif, menjaga soliditas dan loyalitas lembaga pertahanan serta keamanan, serta memperkuat agenda seperti ketahanan pangan, hilirisasi energi, dan program gizi nasional sebagai bagian dari basis legitimasi publik.
Namun, strategi konsolidasi politik yang luas tersebut juga memiliki sejumlah konsekuensi yang perlu diperhatikan.
Teguh mencatat kekhawatiran bahwa ketika sebagian besar partai politik berada dalam pemerintahan, fungsi pengawasan DPR berpotensi tidak berjalan sekuat ketika terdapat oposisi yang signifikan.
Ketiadaan kekuatan penyeimbang yang kuat di parlemen juga, menurutnya, berpotensi menggeser ruang diskursus kritis ke jalanan, kampus, maupun media sosial.
Selain itu, strategi big tent juga menghadirkan tantangan berupa kebutuhan kompromi struktural, termasuk pengelolaan struktur kabinet dan beragam kepentingan birokrasi.
Checks and Balances dalam Sistem Multipartai
Di sisi lain, Teguh mengingatkan bahwa sistem politik Indonesia memiliki karakter berbeda dengan sistem parlementer Westminster yang menempatkan oposisi sebagai salah satu unsur utama dalam konfigurasi pemerintahan.
Indonesia menjalankan sistem presidensial multipartai yang juga memiliki tradisi politik musyawarah dan mufakat.
Dalam perspektif tersebut, mekanisme checks and balances dapat berlangsung melalui berbagai saluran, termasuk pengawasan internal di dalam koalisi pemerintahan.
Perdebatan kebijakan, kompromi, serta penyesuaian regulasi dapat berlangsung melalui proses politik di dalam koalisi sebelum sebuah kebijakan dijalankan.
Menurut Teguh, pola tersebut dapat membantu mengurangi potensi kebuntuan politik. Namun, pada saat yang sama, ruang kritik dan pengawasan publik tetap diperlukan.
Di era keterbukaan informasi, partisipasi masyarakat tidak hanya bergantung pada representasi politik formal di parlemen.
Pers, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta masyarakat secara luas tetap memiliki ruang untuk menyampaikan kritik dan melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.
Dari sudut pandang tersebut, stabilitas koalisi legislatif dapat memberikan ruang bagi pemerintah untuk bekerja lebih efektif, sepanjang kritik dan mekanisme pengawasan tetap berjalan.
Teguh juga melihat perluasan struktur kabinet tidak semestinya secara otomatis dipahami sebagai pembagian kekuasaan tanpa arah. Menurutnya, struktur tersebut dapat dipandang sebagai upaya diferensiasi fungsi untuk menghadapi tantangan pembangunan dan perubahan global yang semakin kompleks.
Strategi “Othello” di Panggung Global
Metafora Othello juga digunakan Teguh untuk membaca strategi luar negeri Prabowo.
Menurutnya, Indonesia tidak seharusnya menjadi “pion” pasif dalam persaingan kekuatan besar, khususnya antara Amerika Serikat dan Tiongkok.
Sebaliknya, Indonesia dinilai perlu mengamankan posisi strategisnya sendiri agar tidak mudah didikte oleh kekuatan mana pun.
Pendekatan tersebut, menurut Teguh, terlihat dari kombinasi orientasi ekonomi ke Timur dan postur keamanan yang tetap menjalin hubungan dengan Barat.
Di satu sisi, Indonesia memperdalam kerja sama dengan Tiongkok dalam bidang ekonomi, transfer teknologi industri, investasi sektor hilir, serta pembangunan infrastruktur strategis.
Di sisi lain, Indonesia juga memperkuat modernisasi pertahanan dan interoperabilitas dengan Amerika Serikat beserta negara-negara sekutunya.
BRICS hingga OECD
Teguh juga menyoroti posisi Indonesia yang aktif di berbagai forum internasional.
Indonesia telah menjadi anggota BRICS yang selama ini merepresentasikan kelompok negara berkembang dan negara-negara Global South. Pada saat yang sama, Indonesia juga menjalani proses aksesi ke Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD).
Menurut Teguh, langkah tersebut menunjukkan upaya Indonesia menjaga ruang gerak strategis di tengah konfigurasi geopolitik dunia yang semakin kompleks.
Pendekatan serupa juga terlihat dalam keterlibatan Indonesia pada isu konflik Palestina. Teguh menyoroti peran aktif Indonesia dalam berbagai inisiatif perdamaian, termasuk keterlibatan dalam Board of Peace, sembari tetap berpartisipasi dalam forum pertahanan global seperti IISS Shangri-La Dialogue.
Menurutnya, posisi tersebut menunjukkan upaya Indonesia untuk berperan aktif dalam penyelesaian konflik tanpa harus menempatkan diri sebagai bagian dari salah satu blok kekuatan besar.
Mengubah Rivalitas Menjadi Kekuatan Politik
Pada akhirnya, metafora “Othello politik” yang ditawarkan Teguh Santosa memberikan perspektif bahwa kekuasaan tidak selalu dibangun melalui penghilangan atau pengucilan lawan.
Sebaliknya, kekuatan politik dapat dibangun melalui kemampuan mengubah energi rivalitas menjadi bagian dari konsolidasi dan stabilitas pemerintahan.
Namun, strategi tersebut sekaligus menghadirkan tantangan.
Konsolidasi politik yang terlalu luas tetap perlu diimbangi dengan ruang kritik, pengawasan, transparansi, dan mekanisme checks and balances yang efektif.
Dengan demikian, keberhasilan strategi “Othello” tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak rival politik yang berhasil dirangkul, tetapi juga oleh kemampuan menjaga keseimbangan antara stabilitas pemerintahan dan kesehatan demokrasi.
Dalam perspektif tersebut, politik Othello bukan sekadar tentang membalik warna bidak, melainkan tentang bagaimana kekuasaan mengelola perbedaan tanpa menghilangkan ruang kritis yang menjadi bagian penting dari demokrasi.
* Penulis : Teguh Santosa adalah seorang Direktur Geopolitik di GREAT Institute dan Dosen Hubungan Internasional Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah