Di Indonesia, tradisi rukyatul hilal telah dikenal sejak awal masuknya Islam ke Nusantara. Namun, penetapan secara formal oleh negara dimulai sejak berdirinya Kementerian Agama Republik Indonesia pada 2 Januari 1946.

Sejak saat itu, pemerintah berperan dalam menentukan awal Ramadhan dan Syawal melalui sidang isbat.

Untuk menjembatani perbedaan metode di masyarakat, pemerintah membentuk Badan Hisab dan Rukyat (BHR) pada tahun 1972. Lembaga ini bertugas menyatukan pendekatan rukyat dan hisab dengan melibatkan para ahli astronomi.

Kriteria MABIMS dan Standar Modern

Perkembangan terbaru menunjukkan adanya harmonisasi di tingkat regional melalui kesepakatan negara-negara anggota MABIMS (Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura).

Kriteria yang digunakan adalah Imkanur Rukyat, yaitu kemungkinan hilal dapat terlihat dengan parameter tinggi minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat.

Di Indonesia, kriteria ini mulai diterapkan secara resmi sejak tahun 2022, setelah melalui kajian akademik serta diskusi antara pemerintah, organisasi keagamaan, dan para ahli falak.

Menuju Penetapan yang Lebih Akurat dan Seragam

Meskipun menggunakan kriteria yang sama, setiap negara tetap memiliki otoritas dalam menetapkan awal bulan Hijriah berdasarkan hasil hisab yang dikonfirmasi melalui rukyatul hilal dan diputuskan dalam sidang resmi.

Pendekatan integratif antara ilmu pengetahuan dan syariat ini dinilai sebagai jalan tengah yang ideal, sehingga penentuan kalender Hijriah menjadi lebih akurat, tertib, dan dapat diterima luas oleh masyarakat.

Ke depan, dengan terus berkembangnya metode dan kriteria, sistem penentuan awal bulan Hijriah diharapkan semakin presisi serta membawa kemaslahatan bagi umat Islam secara keseluruhan.(*/hel)