Seputarpublik.com | TIMIKA — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan bahwa pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua harus difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP). Untuk itu, pemerintah daerah di Tanah Papua didorong memastikan setiap program pembangunan berjalan tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
Penegasan tersebut disampaikan Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Desa dan Pembangunan Perbatasan, Hoiruddin Hasibuan, saat membuka Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua bertema “Penguatan Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Papua dalam Rangka Mewujudkan Papua yang Lebih Sejahtera”, di Ballroom Hotel Horison, Timika, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Senin (11/5/2026).
Dalam kesempatan itu, Hoiruddin Hasibuan membacakan sambutan Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, yang menegaskan bahwa forum ini menjadi wadah penting untuk memperkuat koordinasi, menyamakan persepsi, serta membahas berbagai isu strategis terkait implementasi Otsus Papua.
“Forum koordinasi strategis ini merupakan wujud komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi, menyamakan persepsi, serta membahas isu-isu strategis dan aktual terkait implementasi Otonomi Khusus Papua,” ujar Hoiruddin.
Menurutnya, Otsus Papua merupakan instrumen strategis yang dirancang untuk memberikan afirmasi, perlindungan, dan pemberdayaan bagi Orang Asli Papua. Namun demikian, pembangunan di Papua masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari kondisi geografis yang kompleks, keterisolasian wilayah, hingga keterbatasan akses terhadap pelayanan dasar.
Ia menyoroti masih adanya persoalan kemiskinan, ketimpangan pembangunan, dan keterbatasan layanan publik yang menjadi pekerjaan rumah bersama bagi pemerintah pusat maupun daerah.
Karena itu, pemerintah daerah diminta lebih cermat dalam menentukan prioritas pembangunan, terutama di tengah tantangan efisiensi anggaran. Setiap program dan kebijakan penganggaran harus diarahkan pada kebutuhan riil masyarakat agar memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan OAP.
Selain itu, Kemendagri juga menekankan pentingnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan Otsus Papua, khususnya dalam pengelolaan dana Otonomi Khusus.
“Pengelolaan sumber daya, termasuk dana Otonomi Khusus, harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Di akhir sambutannya, Hoiruddin mengajak seluruh unsur pemerintah daerah di Tanah Papua untuk terus memperkuat sinergi, kolaborasi, dan komitmen bersama dalam mendukung keberhasilan implementasi Otonomi Khusus Papua.
Melalui forum strategis ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat menyatukan langkah dalam mendorong pembangunan Papua yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup Orang Asli Papua secara berkelanjutan.(Red)*