Seputarpublik.com || JAKARTA — Ancaman bencana, perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan kerentanan ekonomi semakin saling berkaitan. Kondisi tersebut mendorong perlunya pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk bertahan dan beradaptasi terhadap berbagai risiko.
Pemerintah Indonesia mendorong agar agenda resiliensi tidak berhenti pada kebijakan dan konsep, tetapi diterjemahkan menjadi aksi nyata di tingkat lokal.
Pesan tersebut mengemuka dalam pembukaan The 3rd Global Forum for Sustainable Resilience (GFSR) dan ADEXCO 2026 di Jakarta, Rabu (9/9/2026).
Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Wakil Kepala Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, mengatakan resiliensi akan semakin kuat ketika berbagai institusi mampu bekerja secara terpadu.
Menurut Febrian, pengalaman penanganan bencana di Indonesia menunjukkan bahwa proses pemulihan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak.
“Yang terjadi setelahnya sama pentingnya. Warga saling membantu, kelompok masyarakat dan pemerintah daerah merespons. Pemerintah pusat memobilisasi bantuan, dan mitra internasional berdatangan,” ujar Febrian dalam pembukaan GFSR ke-3, ADEXCO 2026, dan IEE Series Engineering Week 2026.
Dari Tindakan Terfragmentasi Menuju Dampak yang Selaras
Febrian menilai tantangan resiliensi semakin kompleks karena perubahan iklim, risiko bencana, degradasi lingkungan, kerentanan ekonomi, dan pembangunan saling beririsan.
Di sisi lain, institusi, mekanisme pendanaan, proses perencanaan, serta sistem akuntabilitas masih dapat berjalan secara terpisah.
Karena itu, menurut Febrian, tantangan Indonesia bukan sekadar membuat kebijakan atau membangun lembaga baru, melainkan memastikan berbagai elemen tersebut dapat bekerja secara bersama-sama.
“Tantangannya adalah bagaimana membuat semuanya bekerja secara bersama-sama. Dan ini membutuhkan pergeseran mendasar dalam cara kita memandang resiliensi,” katanya.
Febrian menekankan bahwa resiliensi seharusnya tidak ditempatkan sebagai agenda tambahan dalam pembangunan. Sebaliknya, ketangguhan perlu menjadi bagian dari kualitas pembangunan itu sendiri.
“Kita harus mengubah cara kita merencanakan, berinvestasi, membangun, dan mengukur kemajuan,” ujarnya.
Menurut Febrian, upaya tersebut pada akhirnya perlu diwujudkan di tingkat lokal karena ketangguhan masyarakat turut dibangun melalui keputusan yang dibuat di lapangan.
Mulai dari perencanaan pembangunan sekolah dan jalan, perlindungan sungai, hingga memperhitungkan risiko iklim di masa depan, seluruhnya menjadi bagian dari upaya membangun resiliensi.
GFSR ke-3 Fokus pada Implementasi
GFSR menjadi ruang untuk mempertemukan berbagai pihak dalam bertukar pengalaman dan merumuskan gagasan mengenai resiliensi berkelanjutan.
Forum pertama menjadi fondasi pengembangan agenda resiliensi berkelanjutan, sedangkan forum kedua memperdalam dialog regional. Penyelenggaraan GFSR ke-3 diarahkan untuk membawa agenda tersebut menuju tahap implementasi.
Dengan demikian, forum tahun ini berupaya menggeser pembahasan dari konsep menuju pelaksanaan serta dari dialog menuju dampak nyata.
Selama dua hari, 9–10 September 2026, BNPB bersama berbagai mitra membahas tiga prioritas yang saling berkaitan.
Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, menjelaskan prioritas pertama adalah integrasi arsitektur.
Pendekatan tersebut menekankan keterlibatan seluruh unsur pemerintah dan masyarakat sehingga berbagai institusi dapat bekerja secara terintegrasi.
Prioritas kedua adalah penyelarasan modal, terutama dengan menghubungkan pendanaan iklim, pendanaan risiko bencana, dan pendanaan pembangunan agar mendukung ketangguhan jangka panjang yang berorientasi pada pencegahan.
Prioritas ketiga adalah mewujudkan resiliensi berkelanjutan.
Komitmen global dan strategi nasional diharapkan dapat diterjemahkan menjadi aksi yang dipimpin masyarakat dan pemerintah daerah, dipercaya publik, serta menghasilkan capaian yang dapat diukur.
“Ini bukanlah tantangan abstrak. Ini adalah tantangan yang menentukan apakah kebijakan resiliensi benar-benar membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat,” ujar Raditya.
Menurutnya, GFSR ke-3 juga menjadi kesempatan untuk mendokumentasikan kemajuan, mengidentifikasi kesenjangan yang masih ada, serta menerjemahkan pengalaman selama dua dekade terakhir menjadi strategi yang dapat diterapkan untuk membangun generasi ketangguhan berikutnya.
ADEXCO 2026 Pamerkan Teknologi Kebencanaan
Bersamaan dengan GFSR ke-3, ADEXCO 2026 menghadirkan perspektif industri melalui pameran dan konferensi yang berfokus pada manajemen bencana dan perlindungan sipil di Asia.
Ajang tersebut mempertemukan pemerintah, industri, pengembang teknologi, praktisi, akademisi, masyarakat sipil, serta mitra internasional.
Berbagai solusi ditampilkan untuk mendukung siklus manajemen bencana, mulai dari kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan.
Tahun ini, ADEXCO diikuti 152 perusahaan dari sembilan negara.
Raditya mengatakan peningkatan partisipasi tersebut menunjukkan perhatian terhadap kebutuhan teknologi dan solusi dalam pengelolaan risiko bencana.
Namun, ia mengingatkan bahwa teknologi bukanlah tujuan akhir.
“Kita harus ingat bahwa teknologi bukanlah tujuan akhir dari segalanya,” ujarnya.
Menurut Raditya, teknologi perlu ditempatkan sebagai bagian dari ekosistem yang mencakup kapasitas manusia, kelembagaan, kebijakan, pendanaan, serta kolaborasi antarpemangku kepentingan.
Dorong Kolaborasi Pemerintah dan Swasta
Melalui GFSR ke-3 dan ADEXCO 2026, BNPB mengajak berbagai pemangku kepentingan memanfaatkan forum tersebut untuk memperluas jejaring sekaligus menghasilkan inisiatif konkret.
Raditya mendorong penguatan kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta, peneliti dan praktisi, serta pengetahuan internasional dan pengalaman lokal.
“Mari kita perkuat kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta, antara peneliti dan praktisi, serta antara pengetahuan internasional dan pengalaman lokal,” katanya.
Pembukaan GFSR ke-3 dan ADEXCO 2026 turut dihadiri Wakil Menteri Bappenas, Wakil Menteri Luar Negeri, Duta Besar Rusia, perwakilan Komisi VIII DPR RI, kementerian dan lembaga, TNI, Polri, serta perwakilan sejumlah kedutaan besar dan mitra penanggulangan bencana.
ADEXCO 2026 dan GFSR 2026 merupakan bagian dari rangkaian Indonesia Energy & Engineering (IEE) Series 2026 yang mengusung tema “Sustainability for Industrial Transformation”.
Rangkaian Engineering Week 2026 tersebut juga menghadirkan Construction Indonesia, Concrete Show South-east Asia–Indonesia, Mining Indonesia, Oil & Gas Indonesia, Water Indonesia, serta GIFA dan METEC Indonesia.
Melalui penyatuan forum kebijakan, teknologi, industri, dan kolaborasi lintas sektor, penyelenggaraan GFSR ke-3 dan ADEXCO 2026 diarahkan untuk memperkuat upaya memastikan pembangunan tetap berjalan di tengah meningkatnya risiko dan ketidakpastian.
“Mari kita gunakan wadah ini untuk menyegarkan kembali komitmen kolektif kita, menyelaraskan upaya kita, dan mengubah pengetahuan serta inovasi menjadi tindakan nyata,” ujar Raditya.(*/hel)