Seputarpublik.com || MEDAN, – Jaringan Aktivis Berantas Korupsi (Jabarko) Indonesia menyatakan dukungan terhadap komitmen Presiden Prabowo Subianto, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan, serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia.
Selain pemberantasan korupsi, organisasi yang menghimpun aktivis mahasiswa dari berbagai latar belakang dan sejumlah daerah tersebut juga menyatakan perhatian terhadap persoalan perjudian daring (judol) dan peredaran narkoba.
Jabarko Indonesia menyatakan akan memperkuat gerakan antikorupsi melalui konsolidasi organisasi dan perluasan jaringan dengan melibatkan elemen mahasiswa serta organisasi kepemudaan di berbagai wilayah Indonesia.
Organisasi ini juga mengajak berbagai organisasi mahasiswa dan kepemudaan untuk bergabung dalam gerakan bersama guna mendorong pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).
Berdasarkan informasi yang disampaikan kepada redaksi, Jabarko Indonesia telah memiliki jaringan di sejumlah provinsi, antara lain Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Banten, Sulawesi Selatan, dan Papua.
Ke depan, organisasi tersebut menargetkan perluasan jaringan hingga berbagai daerah lainnya. Jabarko juga menyatakan dukungan terhadap pembahasan dan penerbitan regulasi perampasan aset hasil tindak pidana serta penguatan sanksi hukum bagi pelaku korupsi, termasuk wacana penerapan hukuman mati terhadap koruptor kelas kakap sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Jabarko Siap Kawal Dugaan Kasus Korupsi
Ucok Nasution, Koordinator Wilayah Jabarko Indonesia Sumatera Utara, mengatakan bahwa organisasinya berkomitmen mendorong pengungkapan berbagai dugaan kasus korupsi yang dinilai belum mendapatkan penanganan secara optimal.
Menurut Ucok, Jabarko Indonesia ingin mengambil bagian dalam mendorong transparansi penegakan hukum serta mengawal penanganan perkara yang menjadi perhatian masyarakat.
Ia juga menyampaikan bahwa Jabarko mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam pemberantasan korupsi serta komitmen aparat penegak hukum untuk memberantas korupsi, narkoba, dan perjudian daring.
Dukungan tersebut, menurutnya, merupakan bagian dari upaya membangun sinergi antara masyarakat sipil dan institusi negara dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Target Konsolidasi Organisasi di 38 Provinsi
Dalam keterangannya, Ucok menjelaskan bahwa saat ini Jabarko Indonesia memprioritaskan dua agenda utama.
Agenda pertama adalah konsolidasi internal organisasi melalui pembentukan dan penguatan kepengurusan di 38 provinsi serta 514 kabupaten/kota di Indonesia.
Melalui perluasan struktur tersebut, Jabarko berharap dapat membangun jaringan pengawasan masyarakat yang berperan sebagai mata dan telinga dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan agar berjalan secara transparan dan akuntabel.
Jabarko juga tengah menjajaki konsolidasi dengan berbagai elemen organisasi mahasiswa dan kepemudaan, di antaranya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Pemuda Ansor, Pemuda LIRA, serta organisasi lainnya.
Menurut Ucok, kolaborasi lintas organisasi diperlukan agar gerakan antikorupsi tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan menjadi kekuatan bersama dalam mengawasi penyelenggaraan negara.
Soroti Dugaan Penyalahgunaan Wewenang di Sektor Perbankan
Selain konsolidasi organisasi, Jabarko Indonesia juga menyampaikan bahwa pihaknya tengah melakukan analisis awal terhadap sejumlah dugaan penyalahgunaan wewenang yang berkaitan dengan sektor perbankan pemerintah pusat maupun daerah.
Sejumlah lembaga perbankan yang disebut dalam bahan keterangan organisasi tersebut antara lain Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank Jakarta, Bank Jatim, dan Bank Jabar.
Dalam keterangannya, Jabarko juga menyebut adanya dugaan keterkaitan sejumlah pihak dalam persoalan yang sedang mereka telaah, termasuk dugaan yang dikaitkan dengan Kementerian Kesehatan dan jajaran teknologi informasi pada salah satu bank.
Namun, dugaan tersebut masih memerlukan pendalaman dan verifikasi lebih lanjut. Belum terdapat kesimpulan hukum mengenai keterlibatan lembaga maupun individu yang disebutkan.
Jabarko menyatakan akan mengedepankan pengumpulan informasi dan penelusuran fakta sebelum menentukan langkah organisasi lebih lanjut.
Perkuat Audiensi dan Gerakan Antikorupsi
Agenda kedua yang menjadi prioritas Jabarko Indonesia adalah konsolidasi jaringan eksternal melalui kegiatan audiensi dan penyampaian aspirasi kepada berbagai institusi.
Langkah tersebut dimaksudkan untuk membangun kesamaan pemahaman mengenai bahaya korupsi terhadap masa depan bangsa, termasuk dampaknya bagi generasi mendatang.
Jabarko menilai praktik korupsi merupakan persoalan serius yang dapat menghambat pembangunan, merusak kepercayaan publik, serta melemahkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
Karena itu, organisasi tersebut mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya mahasiswa dan kalangan pemuda, untuk berperan aktif dalam gerakan antikorupsi melalui cara-cara yang konstitusional, kritis, independen, dan bertanggung jawab.
Jabarko Indonesia berharap konsolidasi nasional yang tengah disiapkan dapat menjadi bagian dari penguatan kontrol sosial masyarakat sekaligus mendukung upaya penegakan hukum yang transparan, profesional, dan berkeadilan.
"Indonesia membutuhkan gerakan bersama untuk melawan korupsi. Persoalan ini bukan hanya menyangkut kepentingan pemerintah saat ini, tetapi juga masa depan anak cucu dan keberlangsungan bangsa Indonesia," demikian pesan yang disampaikan dalam keterangan Jabarko Indonesia.
*Redaksi | Seputarpublik.com