Problematika itu, menurut Jendral Hafil, sudah berlangsung puluhan tahun lamanya. Jika nelayan tidak melakukan hal itu (bergantung kepada rente) maka konsekuensinya tak bisa berlayar, tidak ada modal. Ini akibat minimnya—mungkin tidak ada sama sekali—subsidi atau pinjaman modal dari pemerintah daerah sehingga nelayan sangat bergantung kepada investor luar.

“Padahal dalam setahun Aceh bisa memproduksi ikan sebanyak 28 juta ton. Dan itu berlaku dari masa ke masa. Di sinilah perlu kerja sama pemerintah daerah dengan provinsi untuk mengendalikan semua potensi itu. “Cold storage yang sudah dibangun oleh pemerintah daerah banyak terbengkalai karena sistem pengelolaannya tidak baik,” ungkap Jendral Hafil..

Realita yang tampak menganga dan harus menjadi skala prioritas, lanjut Hafil, adalah kondisi masyarakat yang perutnya masih lapar. Ini karena tidak bisa memanfaatkan peluang sumber pendapatan yang sangat besar di sektor pertanian. Padahal, di semua tanah Aceh ini apa saja yang ditanam Insya Allah tumbuh. “Kita tanam batang singkong saja tumbuh,” ujar Jendral Hafil. mencontohkan.

Jika itu dikelola dengan baik, ujar Jendral Hafil, maka bisa menghasilkan produk unggul dari hasil pertanian. Pemerintah tinggal mendorong apa yang menjadi skala prioritas dari sektor pertanian, peternakan, perkebunan, industri, dan pertambangan yang menjadi cadangan bagi anak cucu nanti.