> “Relokasi itu artinya masyarakat yang berada di daerah berisiko tinggi dipindahkan seluruhnya, dan semua harus mendapatkan hunian tetap yang layak,” tegas Tito.

Lebih lanjut, Tito memaparkan skema pembangunan rumah pascarelokasi. Bagi warga yang memilih membangun di atas tanah milik sendiri, proses pembangunan akan dikoordinasikan bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sementara itu, pembangunan hunian dalam bentuk kawasan terpadu akan melibatkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Ia juga meminta pemerintah daerah segera menyampaikan data warga terdampak agar pembagian tugas lintas instansi dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

Selain penyediaan hunian, pemerintah turut mengusulkan pembangunan fasilitas pendukung di lokasi relokasi, seperti tempat ibadah, sekolah, serta infrastruktur dasar yang terintegrasi dan lebih aman dari potensi banjir.

Dalam kunjungan tersebut, Tito juga menyerahkan bantuan kepada warga terdampak yang mencakup perlengkapan ibadah seperti mukena, sajadah, sarung, dan Al-Qur’an yang merupakan bantuan dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, disalurkan pula ribuan pakaian serta perlengkapan kebutuhan dasar bagi anak-anak dan orang dewasa.

> “Kami datang ke sini juga membawa bantuan yang mudah-mudahan dapat membantu Bapak-Ibu dan seluruh warga terdampak,” ujar Tito.

Pemerintah melalui Satgas PRR menegaskan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh Utara menjadi prioritas utama, dengan fokus pada pemulihan hunian, fasilitas publik, serta perlindungan masyarakat dari risiko bencana berulang secara berkelanjutan. {Red}*