“Jika benar pengelola galian tersebut merupakan anggota TNI aktif, hal itu perlu diperiksa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Undang-Undang TNI mengatur larangan bagi prajurit aktif untuk terlibat dalam kegiatan bisnis. Karena itu, apabila informasi tersebut terbukti, harus ada penanganan sesuai aturan dan kewenangan institusi terkait,” ungkap Ferry kepada wartawan, Jumat (13/11/2026).

Ferry menilai dugaan kegiatan pertambangan tanpa izin tidak boleh dibiarkan apabila terbukti melanggar ketentuan perizinan dan peraturan lingkungan hidup.

Menurutnya, aktivitas penggalian tanah atau material tambang perlu memenuhi persyaratan perizinan serta memperhatikan aspek perlindungan lingkungan. Dampak yang perlu diantisipasi antara lain kerusakan lahan, terganggunya saluran air, pencemaran sumber air, hingga kerusakan infrastruktur yang digunakan masyarakat.

Ia juga menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur ketentuan pidana terhadap perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, sesuai unsur dan pembuktian hukumnya.