Seputar Publik / Opini

Membaca Korupsi dari Perspektif Kekuasaan: Mengapa Penindakan Saja Tak Cukup?

Oleh: Pipit Suwito, S.H., M.H.
Praktisi hukum Pipit Suwito menilai korupsi tidak hanya berkaitan dengan perilaku individu, tetapi juga erat kaitannya dengan tata kelola kekuasaan, sistem pengawasan, dan budaya integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Praktisi hukum Pipit Suwito menilai korupsi tidak hanya berkaitan dengan perilaku individu, tetapi juga erat kaitannya dengan tata kelola kekuasaan, sistem pengawasan, dan budaya integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pemikir politik Inggris, Lord Acton, pernah mengingatkan bahwa "power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely". Pernyataan tersebut hingga kini tetap relevan. Kekuasaan pada dasarnya merupakan instrumen yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan. Namun tanpa mekanisme pengawasan yang efektif, kekuasaan dapat berubah menjadi sarana untuk melayani kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

Korupsi sebagai Gejala Kekuasaan

Dalam negara demokrasi modern, korupsi bukan semata-mata persoalan moralitas individu, melainkan juga persoalan desain kelembagaan. Semakin besar kewenangan yang dimiliki seseorang tanpa pengawasan yang memadai, semakin besar pula potensi terjadinya penyimpangan.

Pandangan tersebut sejalan dengan teori Robert Klitgaard dalam Controlling Corruption. Menurut Klitgaard, korupsi cenderung berkembang ketika terdapat monopoli kekuasaan yang besar, diskresi yang luas, dan akuntabilitas yang rendah. Dengan kata lain, korupsi bukan hanya akibat adanya individu yang tidak berintegritas, tetapi juga konsekuensi dari sistem yang gagal membatasi penyalahgunaan kewenangan.

Tulis Komentar

Komentar