Seputarpublik.com, SORONG — Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, mengajak pemerintah daerah (Pemda) di Tanah Papua untuk memperkuat kolaborasi dalam mendukung implementasi program perumahan. Langkah ini dinilai strategis dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ajakan tersebut disampaikan Mendagri dalam kegiatan Sosialisasi KPP, FLPP, dan PNM Wilayah Papua yang digelar di Gedung Drs. Ec. Lambert Jitmau, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Senin (27/4/2026) malam.
Menurut Mendagri, sektor perumahan merupakan kebutuhan dasar yang memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan sosial. Oleh karena itu, pemerintah pusat menempatkan program perumahan sebagai salah satu prioritas nasional.
“Presiden memahami bahwa salah satu cara menghadirkan negara dan menyejahterakan rakyat adalah melalui pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk perumahan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan keterjangkauan hunian, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Di antaranya melalui pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
“Tujuannya agar masyarakat yang memiliki keterbatasan daya beli tetap dapat mengakses hunian yang layak,” katanya.
Mendagri juga mengapresiasi langkah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam mendorong inovasi pembiayaan serta memperluas akses perumahan. Ia menilai, sinergi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci dalam menjawab tantangan pembangunan perumahan secara nasional.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya penguatan tata kelola layanan di daerah agar kebijakan yang telah disiapkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Salah satu langkah strategis yang didorong adalah optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai pusat layanan terpadu.
“Melalui Mal Pelayanan Publik, seluruh layanan dapat diintegrasikan dalam satu atap sehingga lebih efisien dan mudah diakses,” jelasnya.
Menurutnya, penyederhanaan layanan tidak hanya memberikan kemudahan bagi masyarakat, tetapi juga berdampak positif terhadap iklim investasi di sektor perumahan. Dengan ekosistem yang semakin kondusif, pembangunan perumahan diharapkan berjalan lebih optimal.
Mendagri juga mengingatkan agar berbagai kebijakan insentif yang telah disiapkan pemerintah dimanfaatkan secara maksimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Di akhir sambutannya, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mendukung pelaksanaan program perumahan di Papua agar dapat berjalan berkelanjutan dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, serta Wali Kota Sorong Septinus Lobat.
Usai kegiatan, Mendagri bersama rombongan meninjau kawasan rumah susun TNI AL di Kota Sorong dan berdialog langsung untuk memastikan progres pembangunan hunian bagi prajurit berjalan optimal.(Red)*