Sebaliknya, ia juga menyoroti masih adanya daerah yang mampu mengumpulkan pendapatan cukup tinggi, tetapi belum optimal dalam merealisasikan belanjanya. Kondisi ini menyebabkan dana APBD yang seharusnya digunakan untuk pembangunan justru lebih banyak mengendap di perbankan.

“Nah, kalau pendapatannya tinggi, belanjanya rendah, ya alhamdulillah punya simpanan, tapi belanja rendah. Perputaran uangnya kurang bergerak,” jelasnya.

Secara khusus, Mendagri juga memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah di Kepulauan Riau yang berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi secara year-on-year sebesar 7,89 persen. Angka ini jauh melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang berada pada kisaran 5,39 persen pada triwulan IV tahun 2025.

Selain itu, tingkat inflasi di provinsi tersebut pada Februari 2026 secara year-on-year tercatat sebesar 3,54 persen, yang dinilai masih dalam kategori terkendali.

“Ini cukup baik, terkendali. Dan inflasi bulan ke bulannya di Provinsi Kepri juga cukup baik,” pungkasnya.(red)*