Seputarpublik.com, TANJUNGPINANG — Muhammad Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri mendorong seluruh jajaran pemerintah daerah agar mempercepat realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna menstimulasi pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurut Mendagri, belanja pemerintah merupakan instrumen penting dalam memperkuat perputaran uang di masyarakat sekaligus mendorong aktivitas sektor swasta.
“Karena belanja pemerintah adalah belanja utama selain untuk terjadinya peredaran uang, juga untuk menstimulasi sektor swasta,” ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program Tiga Juta Rumah di Aula Kantor Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Senin (9/3/2026).
Ia menjelaskan, pengelolaan keuangan daerah yang ideal ditandai dengan tingginya pendapatan yang diiringi realisasi belanja yang juga tinggi. Kondisi tersebut dinilai mampu menciptakan peredaran uang yang sehat di masyarakat dan berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi.
Dalam kesempatan itu, Tito memberikan apresiasi kepada sejumlah daerah yang berhasil mengelola keuangan daerah secara optimal. Salah satunya adalah Jawa Barat yang mencatatkan realisasi pendapatan sebesar 16 persen dan belanja sebesar 15 persen.
Sebaliknya, ia juga menyoroti masih adanya daerah yang mampu mengumpulkan pendapatan cukup tinggi, tetapi belum optimal dalam merealisasikan belanjanya. Kondisi ini menyebabkan dana APBD yang seharusnya digunakan untuk pembangunan justru lebih banyak mengendap di perbankan.
“Nah, kalau pendapatannya tinggi, belanjanya rendah, ya alhamdulillah punya simpanan, tapi belanja rendah. Perputaran uangnya kurang bergerak,” jelasnya.
Secara khusus, Mendagri juga memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah di Kepulauan Riau yang berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi secara year-on-year sebesar 7,89 persen. Angka ini jauh melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang berada pada kisaran 5,39 persen pada triwulan IV tahun 2025.
Selain itu, tingkat inflasi di provinsi tersebut pada Februari 2026 secara year-on-year tercatat sebesar 3,54 persen, yang dinilai masih dalam kategori terkendali.
“Ini cukup baik, terkendali. Dan inflasi bulan ke bulannya di Provinsi Kepri juga cukup baik,” pungkasnya.(red)*