Pada aspek operasional, Mendagri mendorong pemerintah daerah untuk melakukan analisis investasi yang selaras dengan rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran perusahaan. Selain itu, pembentukan tim seleksi yang kompeten, transparan, dan akuntabel dinilai penting guna menghasilkan manajemen BUMD yang profesional.

Sementara itu, dari sisi administrasi, Tito menekankan pentingnya penyusunan rencana bisnis dan rencana kerja yang selaras dengan target yang ditetapkan pemegang saham atau pemilik modal. BUMD juga diharapkan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai jadwal dengan kehadiran pemegang saham yang memenuhi kuorum.

“Di samping itu, perlu adanya pengawasan dan pembinaan yang cukup ketat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Mendagri mengungkapkan bahwa sektor perbankan menjadi salah satu lini usaha BUMD yang menunjukkan kinerja paling baik. Menurutnya, capaian tersebut didukung oleh tata kelola perusahaan yang kuat, sumber daya manusia yang profesional, serta mekanisme seleksi direksi dan komisaris yang mengikuti ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Tapi di bidang-bidang lain, kita tidak melihat ada aturan-aturan yang membuat mekanisme rekrutmennya menjadi lebih reliable. Dan ini akhirnya lebih banyak didominasi oleh peran kepala daerah sebagai pemegang saham,” ungkapnya.