Seputarpublik.com || JAKARTA, – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melakukan penertiban terhadap 11 korporasi pemegang Hak Guna Usaha (HGU) yang terindikasi terkait kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Penertiban tersebut dilakukan melalui evaluasi terhadap hak guna usaha perusahaan, dengan sejumlah langkah penanganan, mulai dari pencabutan seluruh HGU, pencabutan sebagian hak, hingga penghentian perpanjangan atau pembaruan HGU.

Nusron menjelaskan, kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut koordinasi antara Kementerian ATR/BPN dan Bareskrim Polri terkait dugaan keterlibatan sejumlah korporasi dalam peristiwa karhutla.

"Ada 11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan oleh Kabareskrim untuk dicabut HGU-nya," ujar Nusron dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (9/11/2026).

Ia mengungkapkan, berdasarkan penelusuran kepemilikan manfaat atau beneficial ownership, sejumlah perusahaan tersebut diketahui memiliki keterkaitan dengan investor dari Korea Selatan, Malaysia, Singapura, dan Indonesia.