Seputarpublik.com, JAKARTA — Pemerintah pusat meminta seluruh kepala daerah agar presisi, tepat, dan akurat dalam menyampaikan data kebutuhan pascabencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Akurasi data dinilai menjadi kunci agar seluruh intervensi pemerintah berjalan tepat sasaran dan mampu mempercepat proses rehabilitasi serta rekonstruksi di wilayah terdampak.
Penegasan tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Jakarta, Senin (19/1/2026).
Bima menjelaskan, pemerintah pusat telah melakukan dialog langsung dan peninjauan lapangan ke sejumlah daerah terdampak. Dari hasil tersebut, pemerintah menilai bahwa penanganan pascabencana kali ini harus berbasis perencanaan komprehensif, mencakup aspek sosial, ekonomi, politik, hingga penganggaran. Oleh karena itu, kualitas dan validitas data yang disampaikan pemerintah daerah menjadi faktor penentu keberhasilan kebijakan.
“Data yang presisi akan memastikan intervensi lintas kementerian dan lembaga benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat terdampak,” tegas Bima.
Ia menambahkan, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera. Peran aktif kepala daerah dalam menyampaikan data yang lengkap dan valid sangat diperlukan agar berbagai program dapat segera direalisasikan di lapangan.
Dalam rapat tersebut, Bima juga mengungkapkan kebijakan Presiden terkait relaksasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,6 triliun bagi seluruh daerah di tiga provinsi tersebut, baik yang terdampak langsung maupun tidak langsung. Kebijakan ini mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang meluas akibat bencana.
Pemerintah mendorong agar penyaluran TKD dilakukan sejak awal tahun guna mempercepat pemulihan ekonomi daerah. Namun demikian, daerah penerima relaksasi tetap diminta memprioritaskan penggunaan anggaran untuk penanganan bencana dan mendukung wilayah terdampak di sekitarnya.
Bima menegaskan, TKD bukan satu-satunya instrumen pemulihan. Pemerintah juga menyiapkan berbagai intervensi lintas sektor, mulai dari bantuan sosial, Dana Tunggu Hunian, dukungan pemulihan UMKM, hingga rehabilitasi lahan pertanian rusak ringan dan sedang agar aktivitas ekonomi masyarakat dapat segera pulih.
Untuk menjaga keberlangsungan pelayanan publik, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerjunkan 1.138 personel praja IPDN dan ASN Kemendagri guna membantu operasional kantor-kantor dinas di daerah terdampak. Sinergi dengan unsur TNI dan Polri juga terus diperkuat di berbagai titik.
Sementara itu, dalam tayangan video singkat, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta dukungan penuh dari Komisi II DPR RI, baik dalam bentuk pengawasan maupun dukungan kebijakan, agar proses pembangunan kembali wilayah terdampak bencana dapat berjalan sesuai target.
“Kami mohon dukungan penuh dari Komisi II dalam hal pengawasan, penganggaran, maupun pemberian masukan, agar kami dapat bekerja secara maksimal untuk kepentingan masyarakat yang terdampak,” tandas Tito.
Rapat tersebut turut dihadiri Wamendagri Akhmad Wiyagus, jajaran pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI, serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait. [Red]
(Puspen Kemendagri)