“Prinsipnya adalah bantuan harus disalurkan secepat mungkin agar masyarakat bisa segera memperbaiki rumah dan kembali bangkit,” tegas Tito.

Ia menjelaskan, sistem pendataan dilakukan secara bertahap agar bantuan tidak tertunda. Langkah ini penting untuk mencegah kerusakan rumah menjadi semakin parah akibat keterlambatan penanganan.

Sementara itu, Menko PMK Pratikno mengungkapkan total bantuan yang disalurkan pada tahap ini mencapai Rp117,96 miliar untuk sekitar 4.469 kepala keluarga di Aceh Tamiang dan Tapanuli Tengah.

Secara keseluruhan, pemerintah pusat telah menyalurkan bantuan sebesar Rp654,87 miliar kepada 29.786 kepala keluarga di tiga provinsi terdampak.

“Bantuan ini diharapkan dimanfaatkan sebaik mungkin agar proses pemulihan berjalan optimal,” ujar Pratikno.

Pemerintah juga membuka peluang bagi masyarakat yang belum terdata untuk mengajukan bantuan pada tahap berikutnya melalui proses verifikasi ketat, guna memastikan penyaluran tepat sasaran.

Langkah percepatan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam mempercepat rehabilitasi pascabencana, sekaligus mengembalikan stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat terdampak.(red)*