Seputarpublik.com, BANDA ACEH — Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengingatkan seluruh kepala daerah agar menjaga integritas dan menghindari praktik pemborosan anggaran yang berpotensi merusak kepercayaan publik.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam forum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia di Banda Aceh, Senin (20/4/2026), sebagai respons atas masih adanya kasus korupsi dan inefisiensi di sejumlah daerah.

“Tolong jaga betul diri masing-masing. Dua hal utama yang harus dihindari adalah korupsi dan pemborosan,” tegasnya.

Mendagri menjelaskan, persepsi publik saat ini sangat dipengaruhi oleh pemberitaan media. Ketika terjadi kasus korupsi atau operasi tangkap tangan, dampaknya tidak hanya menimpa individu, tetapi juga mencoreng citra pemerintah daerah secara luas.

Ia menambahkan, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi tingkat kepercayaan antara pemerintah pusat dan daerah, yang selama ini menjadi faktor penting dalam kelancaran pengajuan anggaran seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), hingga Dana Bagi Hasil (DBH).

Meski demikian, Tito juga mengapresiasi banyak kepala daerah yang telah menunjukkan kinerja positif dan inovatif. Namun, menurutnya, capaian tersebut kerap tertutup oleh narasi negatif yang lebih cepat viral di ruang publik.

Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah dan asosiasi kepala daerah untuk lebih aktif membangun komunikasi publik yang transparan serta mempublikasikan capaian dan inovasi secara berkelanjutan.

“Selain memperbaiki tata kelola, kita juga perlu membangun persepsi positif melalui komunikasi yang terbuka,” ujarnya.

Mendagri menegaskan bahwa penguatan integritas dan transparansi merupakan fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik, sekaligus memperkuat hubungan harmonis antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong pembangunan nasional.(red)*