Dengan demikian, keabsahan tindakan penyidik menjadi pokok perkara yang dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme praperadilan. Putusan hakim nantinya akan menentukan apakah penetapan tersangka dan penahanan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana atau tidak.

Kuasa Hukum Tempuh Pengaduan ke Irwasda dan Propam

Di tempat terpisah, Rudi Supriadi dan Endang Kusnadi, yang juga merupakan kuasa hukum Tjhang A Sang, menyampaikan langkah hukum tambahan di kantor LAW OFFICE MAHDI, S.H. & PARTNERS, Perum Taman Raya Rajeg, Jalan Semeru Raya Blok C7 Nomor 19, Desa Mekarsari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Banten.

Selain mengajukan praperadilan terhadap Kapolda Metro Jaya cq. Kapolres Metro Tangerang Kota, pihak kuasa hukum menyatakan telah melayangkan surat pengaduan resmi kepada Irwasda dan Propam Polda Metro Jaya.

Pengaduan tersebut berisi permintaan pemeriksaan etik dan disiplin terhadap penyidik Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota.

Pihak kuasa hukum juga meminta dilaksanakannya gelar perkara khusus (ekspose) dan reka ulang konstruksi perkara. Selain itu, mereka mengajukan permintaan moratorium atau penghentian penyidikan serta penundaan proses hukum dengan alasan menjaga kepastian hukum dan asas praduga tak bersalah.

Surat pengaduan tersebut turut ditembuskan kepada Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan Ombudsman Republik Indonesia.

Langkah-langkah tersebut, menurut pihak kuasa hukum, merupakan upaya untuk memperoleh pemeriksaan dan penilaian terhadap proses penanganan perkara yang menjerat kliennya.

Kini, proses praperadilan menjadi salah satu mekanisme hukum yang ditempuh untuk menguji keabsahan tindakan penyidik. Seluruh dalil dan permohonan pemohon selanjutnya akan dinilai oleh hakim berdasarkan ketentuan hukum dan fakta yang terungkap dalam persidangan.

*Penulis: Luster Siregar