Namun kondisi ranperda yang telah disetujui bersama ini tentu belum mampu mengakomodir seluruh program kegiatan yang direncanakan, mengingat tahun 2024 merupakan tahun politik yang dengan konsekuensi beban biaya baru yang harus disiapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka menyukseskan pemilukada tahun 2024, tambahnya.

Demikian pula struktur dana transfer belum mengalami perubahan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya dimana sebagian masih ditentukan penggunaannya sehingga membatasi pemerintah daerah dalam melakukan pembiayaan program kegiatan pada OPD.

Untuk itu kami menghimbau kepada SKPD untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan sarana dan prasarana perkantoran termasuk atk serta secara bertahap beralih ke dokumen digital demikian pula untuk SKPD yang menangani stunting, kemiskinan ekstrem serta pengendalian inflasi agar dapat mempertajam rincian belanja agar dapat bersentuhan langsung pada kelompok sasaran kegiatan, tambahnya lagi.