Seputarpublik.com, JAYAWIJAYA — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan untuk segera merampungkan proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) terkait percepatan pembangunan di Daerah Otonomi Baru (DOB).

Menurut Ribka Haluk, percepatan penyelesaian dokumen lingkungan tersebut penting untuk mencegah potensi pengalihan alokasi dana pembangunan ke program lain.

"Jadi saya mohon dukungan dari kita semua, nanti dari pihak kami akan membuat surat juga untuk menyurat ke Kementerian PU supaya dana ini di-standby-kan, tidak boleh digeser ke mana-mana seperti itu," ujar Ribka Haluk saat Rapat Koordinasi Peninjauan Progres Pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Papua Pegunungan di Baliem Pilamo, Jumat (6/3/2026).

Dalam rapat tersebut, Ribka secara khusus mengarahkan dinas teknis seperti Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Lingkungan Hidup agar aktif berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk kementerian teknis di tingkat pusat. Koordinasi ini dinilai penting untuk menyelesaikan berbagai kendala teknis dalam pembangunan kawasan pemerintahan baru di Papua Pegunungan.