Ia menambahkan, saat ini Indonesia terus berupaya keluar dari ancaman jebakan pendapatan menengah (middle income trap). Caranya dengan mendorong pertumbuhan ekonomi hingga mencapai target sebesar 8 persen. Target tersebut diharapkan dapat tercapai sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Sebagai negara besar, jelas Bima, Indonesia menerapkan sistem ekonomi campuran (mixed economy). Sistem tersebut memungkinkan terbukanya kemudahan investasi, tetapi di sisi lain juga melindungi masyarakat ekonomi bawah melalui kebijakan Koperasi Desa Merah Putih. Dalam konteks itu, Bima mengajak para pejabat di lingkup Pemda untuk bersama-sama memahami kebijakan tersebut.

Dalam forum tersebut, Bima mengapresiasi Gubernur Sulteng Anwar Hafid yang dinilainya mampu menjalin keakraban dengan jajarannya. Modal tersebut dianggap penting karena dapat mempermudah sinergisitas dan sinkronisasi antar-Pemda. Selain itu, hal ini juga menjadi salah satu poin penting yang disuarakan Mendagri dalam gelaran Retret Kepala Daerah 2025 di Magelang beberapa waktu lalu.

“Sinergi, sinkronisasi, dan akselerasi. Ketika retret kita semua diminta untuk fokus pada tiga hal ini. Setiap gubernur diminta untuk sering-sering berkumpul bersama wali kota, bupati,” tandasnya.

Sebagai informasi, dalam forum tersebut Bima turut menyaksikan penandatanganan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang Provinsi Sulteng Tahun 2025 oleh Gubernur dan jajaran bupati/wali kota se-Sulteng. Bima juga menyaksikan pemberian penghargaan atas capaian penurunan angka kemiskinan kepada sejumlah kabupaten/kota di Sulteng.

Turut hadir dalam acara ini, anggota Komisi II DPR RI Longki Djanggola, Gubernur Sulteng Anwar Hafid, Wakil Gubernur Sulteng Reny A. Lamadjido, Ketua DPRD Provinsi Sulteng Moh. Arus Abdul Karim, jajaran bupati/wali kota se-Sulteng, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulteng.

(*/Rdn)