Seputarpublik.com || SEMARANG — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta para kepala daerah di Indonesia untuk meninggalkan pola rapat yang bersifat administratif dan seremonial, serta mulai berfokus pada pelaksanaan program-program konkret yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Bima Arya saat menghadiri Rapat Kerja Gubernur (Rekergub) Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (MPU) 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (12/5/2026).
Menurutnya, tantangan yang dihadapi pemerintah daerah saat ini semakin kompleks, terutama dalam menghadapi dinamika global seperti ketahanan pangan, transisi energi, serta pelaksanaan berbagai Program Strategis Nasional, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
> “Forum-forum komunikasi kepala daerah sejak dulu sering kali hanya sebatas administratif dan seremonial yang tidak berjalan optimal. Padahal, saat ini kita membutuhkan pendekatan sektoral yang progresif, langsung menyasar isu konkret, dan memiliki pembiayaan yang jelas,” ujar Bima Arya.
Ia menegaskan, Indonesia tengah berada pada fase penting dalam memanfaatkan bonus demografi untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah menuju visi Indonesia Emas 2045. Karena itu, sinergi antardaerah dinilai menjadi kunci utama dalam mempercepat pembangunan.
Salah satu perhatian utama yang disoroti adalah pentingnya memperkuat ketahanan pangan nasional melalui kerja sama antardaerah yang lebih efektif. Bima mendorong kepala daerah untuk mengesampingkan ego sektoral, terutama dalam distribusi pasokan pangan antarwilayah.
Menurutnya, pemanfaatan big data yang akurat dan real-time menjadi instrumen penting agar daerah yang memiliki surplus komoditas dapat segera membantu daerah yang mengalami kekurangan.
> “Masih menjadi tantangan bagi kita untuk membangun data yang real-time agar kepala daerah dapat mengambil keputusan kerja sama yang efektif. Daerah mana yang suplainya berlebih, daerah mana yang membutuhkan, serta komoditas apa saja yang bisa dikerjasamakan,” jelasnya.
Selain ketahanan pangan, Bima Arya juga menekankan pentingnya percepatan transisi energi, khususnya melalui pengembangan ekosistem kendaraan listrik di daerah.
Ia meminta seluruh kepala daerah memahami dan mengimplementasikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tertanggal 22 April 2026 yang mengatur pembebasan penuh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) bagi kendaraan listrik.
Menurut Bima, meskipun kebijakan tersebut berpotensi mengurangi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam jangka pendek, manfaat jangka panjang yang dihasilkan jauh lebih besar, mulai dari efisiensi operasional, peningkatan kualitas udara, hingga terbukanya peluang lapangan kerja baru di sektor energi hijau.
Lebih lanjut, ia juga mendorong kepala daerah untuk terus berinovasi dalam menggali potensi lokal guna memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah tanpa harus selalu bergantung pada kenaikan pajak.
> “Banyak daerah yang sangat kreatif. Mereka mampu meningkatkan PAD dengan cara-cara sederhana, tetapi dampaknya sangat besar. Kepala daerah harus berani berinovasi, bukan hanya mengandalkan kenaikan pajak,” pungkasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi selaku tuan rumah, Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta KGPAA Paku Alam X, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Indah Dhamayanti Putri, Direktur Eksekutif Mitra Praja Utama Suhajar Diantoro, serta Rektor IPDN Halilul Khairi bersama perwakilan pemerintah daerah anggota MPU lainnya.
Melalui forum ini, Kemendagri menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pemerintah daerah agar bergerak lebih cepat, kolaboratif, dan inovatif dalam menjawab tantangan pembangunan nasional di tengah perubahan global yang dinamis.(Red)*