Lebih lanjut, Mendagri menerangkan perlunya mengikutsertakan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), meliputi unsur Kepolisian, TNI, dan Kejaksaan. Langkah ini dilakukan untuk menyatukan persepsi dan memastikan semua pihak memahami keputusan yang diambil.

Sementara itu, Menaker Yassierli memberikan arahan kepada pemerintah daerah untuk:
– Membangun sistem peringatan dini PHK
– Mengidentifikasi potensi PHK di perusahaan daerah
– Mendorong dialog sosial antara perusahaan dan pekerja
– Mempertahankan kelangsungan usaha dan pekerjaan
– Melakukan koordinasi dengan KADIN dan APINDO setempat

“Kami mendorong mitigasi risiko PHK dengan membuat sistem peringatan dini, sehingga dapat mengetahui potensi PHK di perusahaan,” tegasnya.

Penutupnya, Mendagri Tito berharap seluruh poin yang didiskusikan dapat berjalan sesuai rencana dengan risiko seminimal mungkin. “Semoga Allah SWT memberikan kemudahan dan isu yang kita kerjakan mendapatkan risiko yang kecil,” tutupnya.
(Yyt)