Ketiga, ia mengusulkan mekanisme penilaian yang baku bagi figur asing yang akan tampil di Indonesia. Menurutnya, mekanisme tersebut perlu memberikan kepastian bagi industri kreatif sekaligus mempertimbangkan kebijakan luar negeri Indonesia dan aspek kemanusiaan.

Keempat, Syahrul mendorong penyelenggaraan pertunjukan seni yang mengangkat pesan perdamaian dan solidaritas kemanusiaan, termasuk konser solidaritas untuk Palestina.

Ia menegaskan bahwa Indonesia tetap dapat membuka ruang bagi musisi dari dalam maupun luar negeri yang membawa pesan perdamaian tanpa mengabaikan nilai kemanusiaan.

Dalam kapasitasnya di BKSAP DPR RI, Syahrul juga menyatakan akan terus menyuarakan kemerdekaan Palestina dan penghentian kekerasan di Gaza melalui forum antarparlemen, termasuk Inter-Parliamentary Union (IPU) dan Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC).

Seni dan Pariwisata Harus Berpijak pada Nilai Kemanusiaan

Syahrul menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa keterbukaan Indonesia terhadap seni dan pariwisata internasional perlu berjalan seiring dengan komitmen terhadap nilai kemanusiaan.

“Indonesia tetap ramah bagi seni dan pariwisata dunia, tetapi tidak untuk pendukung penjajahan. Palestina merdeka adalah harga mati,” pungkas Syahrul Aidi.

Polemik rencana konser ini memperlihatkan pertemuan antara kebebasan berkesenian, sikap politik terhadap konflik internasional, dan pertimbangan kemanusiaan. Keputusan akhir mengenai penyelenggaraan konser tetap perlu merujuk pada kebijakan resmi pihak berwenang serta keterangan terverifikasi dari penyelenggara dan instansi terkait.(Red.)

Seputarpublik.com — Tepat dan Berimbang.