Dalam diskusi tersebut, peserta menyoroti Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum atau legal standing.

Namun, dalam pertimbangan hukumnya, MK menyebut tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan jenjang pendidikan SLTA atau sederajat.

Sementara itu, Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 mengabulkan permohonan kasasi dan menyatakan batal Surat Keterangan yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah terkait penyetaraan pendidikan yang digunakan dalam persyaratan pencalonan Gibran.

Putusan MA tersebut juga mewajibkan pencabutan surat keterangan dimaksud.

Kedua putusan tersebut menjadi bahan pembahasan FWK untuk mengkaji persoalan dari perspektif hukum administrasi negara, konstitusi, demokrasi, dan kepentingan publik.

HMU Kurniadi: Pengunduran Diri Bisa Menjadi Jalan Kenegarawanan

Wartawan senior sekaligus praktisi hukum, HMU Kurniadi, berpandangan bahwa Gibran sebaiknya diberikan kesempatan untuk mengundurkan diri secara sukarela.