Hendry Ch Bangun: Keselamatan Rakyat Harus Menjadi Hukum Tertinggi

Wakil Ketua Dewan Pers periode 2019–2022 sekaligus Ketua PWI Pusat periode 2023–2025, Hendry Ch Bangun, mengungkapkan bahwa meskipun terdapat perbedaan pandangan mengenai mekanisme pengakhiran jabatan Wakil Presiden, diskusi FWK mencapai satu kesepakatan penting.

Kesepakatan tersebut adalah kepentingan dan keselamatan rakyat harus ditempatkan di atas kepentingan kekuasaan.

Menurutnya, prinsip Salus Populi Suprema Lex Esto perlu menjadi landasan moral dan filosofis dalam menyelesaikan persoalan ketatanegaraan.

Persoalan jabatan Wakil Presiden, lanjutnya, tidak boleh dibiarkan menjadi sumber konflik politik berkepanjangan yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional dan memecah belah masyarakat.

Karena itu, FWK memandang penyelesaian persoalan tersebut harus mengedepankan kepastian hukum, kepentingan publik, serta tanggung jawab kenegarawanan.

120 Anggota DPR dari Delapan Fraksi Usulkan Hak Menyatakan Pendapat

Di tengah berlangsungnya diskusi FWK, dinamika politik di DPR juga menunjukkan perkembangan.