Seputarpublik.com | TIMIKA — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan bahwa pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua harus difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP). Untuk itu, pemerintah daerah di Tanah Papua didorong memastikan setiap program pembangunan berjalan tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.

Penegasan tersebut disampaikan Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Desa dan Pembangunan Perbatasan, Hoiruddin Hasibuan, saat membuka Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua bertema “Penguatan Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Papua dalam Rangka Mewujudkan Papua yang Lebih Sejahtera”, di Ballroom Hotel Horison, Timika, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Senin (11/5/2026).

Dalam kesempatan itu, Hoiruddin Hasibuan membacakan sambutan Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, yang menegaskan bahwa forum ini menjadi wadah penting untuk memperkuat koordinasi, menyamakan persepsi, serta membahas berbagai isu strategis terkait implementasi Otsus Papua.

“Forum koordinasi strategis ini merupakan wujud komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi, menyamakan persepsi, serta membahas isu-isu strategis dan aktual terkait implementasi Otonomi Khusus Papua,” ujar Hoiruddin.