Namun, menurut Kurniadi, masih terdapat sejumlah persoalan yang membutuhkan penjelasan terbuka kepada masyarakat, terutama terkait informasi mengenai daftar sekitar 6.000 orang yang disebut-sebut menjadi sasaran penyadapan.

"Dalam rapat kerja antara Kapolri dengan Komisi III DPR, Kapolri secara gamblang telah memaparkan progres penyidikan. Kapolri mengungkap ada empat polisi berpangkat bintang yang ditahan dan dijadikan tersangka. Namun, tidak dijelaskan mengenai simpang siurnya daftar 6.000-an orang yang disadap. Apa saja materi penyadapan dan meski Kapolri telah menyebut end-user adalah Kapolri, namun masih gelap siapa pemberi perintah?" ungkapnya.

Kurniadi menilai, penanganan perkara tersebut tidak semestinya berhenti pada penetapan tersangka dari kalangan aparat kepolisian.

Menurutnya, masyarakat berhak memperoleh kejelasan mengenai sejumlah aspek penting, mulai dari pihak yang diduga memberikan perintah, mekanisme penyadapan, identitas atau kategori pihak yang menjadi sasaran, hingga tujuan pengumpulan informasi tersebut.

Ia juga mengingatkan bahwa tindakan penyadapan yang dilakukan tanpa dasar hukum dan prosedur yang sah berpotensi menjadi pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia.