Selain itu, Sorot Kebijakan juga mencatat adanya premi reasuransi untuk periode pertengahan 2023 hingga akhir 2024 yang masih dalam proses penyelesaian, dengan estimasi nilai Rp46 – 50 miliar. Catatan ini muncul seiring dengan besarnya eksposur kewajiban Jamkrida Jabar yang tercantum dalam laporan keuangan.

Catatan lainnya menyangkut piutang klaim risiko jiwa dengan nilai sekitar Rp20 miliar pada periode yang sama. Menurut Sorot Kebijakan, terdapat perbedaan ketentuan kerja sama antara para pihak yang terlibat, sehingga klaim ini  memerlukan penelaahan lebih lanjut terkait mekanisme penagihannya.

Menurut Direktur Eksekutif Sorot Kebijakan, Muholadun, menyampaikan bahwa berbagai catatan tersebut sebaiknya disikapi melalui langkah mitigasi dan evaluasi internal yang berkelanjutan.

“Catatan ini perlu dilihat sebagai bahan evaluasi agar pengelolaan risiko dan tata kelola perusahaan dapat terus diperkuat,” tegasnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (20/12/2025).

Konteks Ekosistem Penjaminan Daerah

Sorot Kebijakan juga memberikan catatan dalam konteks peran Jamkrida Jabar sebagai bagian dari ekosistem penjaminan kredit daerah. Terkait hal ini, Sorot Kebijakan menegaskan bahwa Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) tidak tercantum sebagai pihak dalam perjanjian reasuransi yang dimaksud.

Namun demikian, Sorot Kebijakan menilai bahwa efektivitas pengelolaan reasuransi memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan risiko penjaminan. Apabila mekanisme tersebut memerlukan penyesuaian, hal itu dinilai perlu dikelola secara cermat agar tidak menimbulkan dampak sistemik terhadap ekosistem keuangan daerah.

Dorongan Penguatan Pengawasan

Atas dasar catatan tersebut, Sorot Kebijakan mendorong adanya penguatan pengawasan dan evaluasi oleh para pemangku kebijakan sesuai kewenangan masing-masing. Mereka juga berharap adanya klarifikasi terbuka dari pihak - pihak terkait untuk menjaga transparansi serta kepercayaan publik.

Hingga berita ini diturunkan, PT Jamkrida Jawa Barat (Perseroda) dan PT Jakarta Raya Pialang Reasuransi belum menyampaikan pernyataan resmi terkait dari hasil evaluasi internal maupun langkah lanjutan yang akan ditempuh. [Red]