Gubernur menekankan pentingnya seluruh SKPA menjadikan visi pembangunan Aceh 2025–2030 sebagai arah kebijakan dan pijakan kerja. Visi tersebut adalah “Aceh Islami, Maju, Bermartabat, dan Berkelanjutan.”

Visi itu dijabarkan dalam tujuh misi utama, antara lain pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah dalam kehidupan masyarakat, implementasi kekhususan dan keistimewaan Aceh sesuai MoU Helsinki serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, hingga penguatan kemandirian ekonomi melalui hilirisasi, industrialisasi, pengembangan pariwisata, dan transformasi digital berbasis sektor unggulan.

Selain itu, Pemerintah Aceh menargetkan pembangunan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutan, peningkatan kualitas serta daya saing sumber daya manusia, penguatan tata kelola pemerintahan dan supremasi hukum, serta pelestarian lingkungan hidup dan ekosistemnya.

> “Misi pembangunan ini harus diterjemahkan ke dalam program nyata setiap SKPA,” tegasnya.

Percepatan Pemulihan Pascabencana dan Realisasi Anggaran

Gubernur juga meminta seluruh jajaran SKPA memperkuat kolaborasi lintas sektor, terutama dalam percepatan pemulihan pascabencana agar penanganannya berlangsung cepat, tepat sasaran, dan akuntabel.