Bima menegaskan, TKD bukan satu-satunya instrumen pemulihan. Pemerintah juga menyiapkan berbagai intervensi lintas sektor, mulai dari bantuan sosial, Dana Tunggu Hunian, dukungan pemulihan UMKM, hingga rehabilitasi lahan pertanian rusak ringan dan sedang agar aktivitas ekonomi masyarakat dapat segera pulih.

Untuk menjaga keberlangsungan pelayanan publik, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerjunkan 1.138 personel praja IPDN dan ASN Kemendagri guna membantu operasional kantor-kantor dinas di daerah terdampak. Sinergi dengan unsur TNI dan Polri juga terus diperkuat di berbagai titik.

Sementara itu, dalam tayangan video singkat, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta dukungan penuh dari Komisi II DPR RI, baik dalam bentuk pengawasan maupun dukungan kebijakan, agar proses pembangunan kembali wilayah terdampak bencana dapat berjalan sesuai target.

“Kami mohon dukungan penuh dari Komisi II dalam hal pengawasan, penganggaran, maupun pemberian masukan, agar kami dapat bekerja secara maksimal untuk kepentingan masyarakat yang terdampak,” tandas Tito.

Rapat tersebut turut dihadiri Wamendagri Akhmad Wiyagus, jajaran pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI, serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait. [Red]

(Puspen Kemendagri)