Seputarpublik.com || SERANG – Pendiri Perkumpulan Bocah Pribumi Banten, Asep Sudrajat, menyampaikan pandangannya terkait berkembangnya isu publik dan rencana aksi unjuk rasa mengenai dugaan ketidaksesuaian dalam proses E-Purchasing pada paket jasa kebersihan dan pemeliharaan kendaraan di lingkungan Biro Umum Pemerintah Provinsi Banten untuk Tahun Anggaran 2026.

Menurut Asep Sudrajat, penyampaian kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian penting dari kontrol sosial dalam sistem demokrasi. Namun demikian, ia menegaskan bahwa setiap tuduhan yang disampaikan kepada institusi publik harus dilandasi data yang objektif, proporsional, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

> “Kami menghormati hak setiap elemen masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Namun tuduhan terkait dugaan pengondisian penyedia, pengaturan slot, maupun konspirasi pengadaan tidak seharusnya dibangun hanya berdasarkan asumsi atau opini yang belum terverifikasi,” ujar Asep Sudrajat, Jumat (15/5/2026).

Ia menambahkan, hingga saat ini belum terdapat pernyataan resmi dari lembaga pengawas maupun aparat penegak hukum yang menyimpulkan adanya pelanggaran hukum dalam proses pengadaan tersebut.