Seputar Publik / Berita

PTPN IV PalmCo Gandeng Kejati Lintas Provinsi, Perkuat Pengamanan Aset HGU dan Mitigasi Sengketa Agraria

Sinergi dengan Kejaksaan Tinggi di Sumatera dan Kalimantan sepanjang 2024–2026 fokus pada pendampingan hukum, pemulihan aset, dan penguatan tata kelola BUMN perkebunan
PTPN IV PalmCo menggandeng Kejaksaan Tinggi di Sumatera dan Kalimantan untuk memperkuat pengamanan aset HGU serta mitigasi sengketa agraria sepanjang 2024–2026. Sinergi ini menjadi langkah strategis BUMN perkebunan dalam memperkuat tata kelola, kepastian hukum, dan perlindungan aset negara secara transparan dan akuntabel. PTPN IV PalmCo menggandeng Kejaksaan Tinggi di Sumatera dan Kalimantan untuk memperkuat pengamanan aset HGU serta mitigasi sengketa agraria sepanjang 2024–2026. Sinergi ini menjadi langkah strategis BUMN perkebunan dalam memperkuat tata kelola, kepastian hukum, dan perlindungan aset negara secara transparan dan akuntabel.

Jejaring Lintas Sumatera dan Kalimantan

Sejumlah Kejati yang telah menjalin kerja sama antara lain Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kejaksaan Tinggi Riau, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Kejaksaan Tinggi Jambi, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, dan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur.

Jejaring ini mencakup seluruh regional operasional PalmCo. Pendekatan kerja sama dibagi dalam dua tahap. Pada tahap preventif, perusahaan meminta pendampingan sejak awal dalam setiap kebijakan strategis agar memiliki landasan hukum yang kuat. Sementara pada tahap kuratif, JPN memberikan bantuan hukum dalam proses persidangan maupun penyelesaian sengketa.

Di Kalimantan Tengah, kesepakatan kerja sama diteken pada 13 Februari 2026. Kepala Kejati Kalimantan Tengah, Nurcahyo J.M., menyatakan pihaknya siap memberikan pendampingan hukum secara profesional guna memastikan setiap langkah strategis perusahaan tetap berada dalam koridor hukum.

Adapun di Sumatera Barat, nota kesepahaman diteken pada 12 November 2024. Kepala Kejati Sumatera Barat, Muhibuddin, menegaskan komitmen institusinya dalam mendukung penguatan tata kelola perusahaan agar selaras dengan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap regulasi.

Kompleksitas Sengketa Agraria

Tulis Komentar

Komentar