Seputar Publik / Berita

Satgas PRR Percepat Pembangunan Sumur Bor dan MCK di Sumatera, Tito: Sanitasi Penyintas Masih Perlu Diperbanyak

474 sumur bor dan 208 MCK telah dibangun di Aceh, Sumut, dan Sumbar; pemerintah dorong percepatan pemenuhan kebutuhan air bersih pascabencana
Satgas PRR mempercepat pembangunan sumur bor dan MCK darurat di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Dari target 836 sumur bor, baru 56 persen terealisasi. Pemerintah menegaskan pemenuhan air bersih dan sanitasi menjadi prioritas utama pemulihan penyintas pascabencana Sumatera. Satgas PRR mempercepat pembangunan sumur bor dan MCK darurat di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Dari target 836 sumur bor, baru 56 persen terealisasi. Pemerintah menegaskan pemenuhan air bersih dan sanitasi menjadi prioritas utama pemulihan penyintas pascabencana Sumatera.

Tito mengapresiasi kolaborasi lintas sektor yang bergotong royong membangun sumur bor dan sanitasi MCK di titik-titik bencana. Kebutuhan air bersih dan sanitasi dinilai sangat mendesak, mengingat jaringan air minum dan fasilitas sanitasi mengalami kerusakan akibat longsor dan banjir yang melanda Sumatera pada akhir tahun lalu.

> “Terima kasih banyak kepada PLN, Danantara, Kementerian ESDM. Pembuatan sumur bor dan MCK untuk MCK sudah 80 persen, sumur bor masih perlu banyak, baru 56 persen atau 474 unit, karena ada masalah air minum dan jaringan-jaringan yang putus,” ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Perkembangan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, Jumat (27/2/2026).

Rapat tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno dan turut dihadiri Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Djamari Chaniago; Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono; Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar; Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy; serta Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Sarah Sadiqa.

Selain itu, hadir secara virtual Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto; Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid; Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan; Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Suharyanto; serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Arif Satria. (red)*

Tulis Komentar

Komentar